RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui penyelarasan persepsi antar perangkat daerah terkait penerapan lima klaster hak anak. Upaya tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat di kantor dinas setempat, Senin, 12 Mei 2026.

Rapat yang melibatkan tim gugus tugas KLA dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu difokuskan pada pengisian data aplikasi evaluasi KLA sebagai bagian penting dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak Tahun 2026. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Bappeda, Dinas Kesehatan, DP2KB, Dinas Kominfo, Dinas PMD, Dinas PKO, hingga Dinas Dukcapil guna melakukan sinkronisasi data dukung sesuai indikator penilaian.

Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat, M. Alviano Latubatara, menegaskan bahwa penginputan data bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi menjadi gambaran nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak. Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus memastikan data yang diinput memiliki dokumen pendukung yang relevan dan sesuai dengan indikator lima klaster hak anak.

“Penginputan data ini bukan hanya sekadar administrasi, namun menjadi cerminan sejauh mana komitmen kita dalam memenuhi hak-hak anak, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga perlindungan khusus,” ujarnya saat membuka rapat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama lintas sektor agar seluruh proses penginputan data dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berharap seluruh OPD dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung pemenuhan hak anak. Selain menjadi sarana evaluasi terhadap capaian yang telah diraih, kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan demi meningkatkan kualitas program perlindungan anak dan mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak di tahun 2026.