RRI.CO.ID, Ende - Pemerintah Provinsi NTT mulai mempelajari pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) di Kota Batam. Ini sebagai langkah strategis dalam upaya memperkuat ekonomi kawasan dan konektivitas perdagangan di wilayah kepulauan.

Upaya tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama jajaran pemerintah daerah ke Batam, Senin, 11 Mei 2026. Gubernur Melki berdialog langsung dengan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.

Dalam pertemuan yang berlangsung interaktif tersebut, kedua daerah membahas berbagai isu strategis mulai dari pengembangan FTZ, investasi, konektivitas antarpulau, sektor kemaritiman, hingga peluang kerja sama perdagangan dan promosi budaya. Gubernur Melki menyampaikan pemerintah pusat saat ini tengah merancang pengembangan NTT sebagai kawasan FTZ karena memiliki posisi geografis yang strategis, berbatasan langsung dengan Timor Leste dan dekat dengan Australia.

“Kami ingin belajar dari Batam yang sudah lama menjadi kawasan FTZ dan terbukti memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu kami datang untuk mendengar langsung pengalaman Batam,” ujar Melki.

Menurutnya, tantangan utama pembangunan ekonomi di NTT masih berkaitan dengan tingginya biaya logistik akibat kondisi geografis sebagai provinsi kepulauan. Ia menilai penguatan infrastruktur laut dan konektivitas perdagangan menjadi kunci untuk menekan biaya distribusi barang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa keberhasilan kawasan FTZ tidak hanya bergantung pada status kawasan, tetapi juga kepastian regulasi dan kemudahan pelayanan investasi. Ia menilai digitalisasi layanan perizinan menjadi faktor penting untuk menarik investor.

Selain itu, Batam juga membuka peluang kerja sama sektor kemaritiman dengan NTT melalui industri galangan kapal yang berkembang pesat di daerah tersebut. “NTT memiliki posisi geografis yang sangat potensial karena dekat dengan Australia dan Timor Leste. Tinggal bagaimana regulasi pemerintah mampu mendukung kawasan ini agar investor tertarik masuk,” katanya.

Selain sektor investasi dan transportasi, pertemuan tersebut juga membahas peluang promosi produk unggulan dan budaya NTT di Batam. Pemerintah Provinsi NTT berharap kerja sama kedua daerah dapat membuka akses pasar baru bagi produk lokal, memperkuat industri kecil menengah, serta meningkatkan hubungan sosial budaya antardaerah.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara NTT dan Batam dalam bidang perdagangan, investasi, konektivitas kemaritiman, hingga promosi budaya di tingkat nasional maupun internasional.