RRI.CO.ID, Ende - Pemerintah Provinsi NTT mendukung penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi restoratif berbasis lingkungan dan desa melalui Forum Ekonomi Restoratif “Terbitnya Harapan” yang digelar di Labuan Bajo, Kamis, 7 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI itu menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong pemberdayaan perempuan pengelola hutan di NTT.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, mengikuti forum tersebut secara daring dan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPPA RI bersama seluruh mitra pembangunan yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Forum ini turut dihadiri Wakil Menteri PPPA RI Veronika Tan, Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI Catur Endah Prasetiani, serta berbagai organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan kelompok perempuan pengelola hutan dari sejumlah daerah di NTT.

Dalam sambutannya, Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa pembangunan ekonomi restoratif harus berpijak pada keberlanjutan lingkungan, penguatan ekonomi desa, dan pemberian ruang lebih besar bagi perempuan sebagai pelaku utama pembangunan. Menurutnya, hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam, tetapi juga ruang hidup yang harus dijaga dan diwariskan secara bertanggung jawab kepada generasi mendatang.

“”Hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya, tetapi sebagai ruang hidup yang harus dijaga, dipulihkan, dan diwariskan secara bertanggung jawab," ujar Gubernur.

Pada forum tersebut juga dilakukan pengukuhan enam Surat Keputusan Perhutanan Sosial Perempuan (SK PSP) di Kabupaten Manggarai Timur, Sikka, Manggarai, dan Manggarai Barat. Pengukuhan itu dinilai sebagai bentuk pengakuan negara terhadap perempuan sebagai subjek utama dalam pengelolaan hutan dan pembangunan ekonomi masyarakat desa.

Pemerintah Provinsi NTT juga terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui koperasi, BUMDes, pendekatan One Village One Product (OVOP), serta pemasaran produk lokal melalui NTT Mart. Sementara itu, Wakil Menteri PPPA RI Veronika Tan menyebut penerbitan enam SK Perhutanan Sosial Perempuan merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

"Ini adalah prestasi karena penerima SK hampir didominasi perempuan, bahkan di Sikka ada yang 100 persen perempuan," ujar Veronika Tan.

Perwakilan kelompok perempuan penerima SK juga menyampaikan rasa syukur atas legalitas yang diberikan negara dalam mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Forum kemudian ditutup dengan dialog bersama peserta dan penyerahan simbolis anakan tanaman sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat ekonomi masyarakat desa.