RRI.CO.ID, Ngada - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ngada menggelar pertemuan koordinatif guna menindaklanjuti perjanjian kerja sama dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Ngada yang telah disepakati pada 19 November 2025. Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat pengawasan partisipatif, khususnya di kalangan generasi muda.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 27 April 2026 tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Ngada, Antonius Ndiwal, bersama jajaran Sekretariat Divisi HP2H, serta Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Ngada, Wilfridus Ajo. Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dengan fokus utama pada penguatan kolaborasi kelembagaan.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana rekrutmen peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu yang akan melibatkan anggota Pramuka. Program ini merupakan implementasi nyata dari kerja sama kedua pihak dalam membangun kesadaran demokrasi sejak dini.

Ketua Kwarcab Pramuka Ngada, Wilfridus Ajo, menyambut positif rencana tersebut dan menilai kerja sama ini berpotensi dikembangkan dalam bentuk Satuan Karya (Saka). Menurutnya, Saka dapat menjadi wadah strategis bagi anggota Pramuka untuk mengembangkan keterampilan khusus, termasuk dalam bidang pengawasan pemilu.

Ia juga menyatakan kesiapan untuk merekomendasikan anggota Pramuka dari setiap SMA di wilayah Kecamatan Bajawa, dengan komposisi empat orang per sekolah. Langkah ini dinilai penting untuk membekali generasi muda dengan pemahaman kepemiluan sekaligus pengalaman praktis yang bermanfaat bagi masa depan mereka.

“Keikutsertaan mereka sebagai pengawas partisipatif yang dibekali pengetahuan kepemiluan tentu akan sangat bermanfaat bagi masa depan mereka,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Ngada menegaskan bahwa pelibatan generasi muda dalam program P2P merupakan strategi jangka panjang dalam menciptakan pemilih yang sadar dan aktif. Program ini dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2026, dengan harapan mampu melahirkan pengawas partisipatif yang kompeten serta berperan dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal.