RRI.CO.ID, Lembata – Distribusi BBM subsidi di Kabupaten Lembata mulai diperketat oleh pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran lebih tepat sasaran dan dibahas dalam rapat Forkopimda di Lewoleba, Jumat 24 April 2026.

Dalam pembahasan terungkap adanya kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. Namun kendaraan tersebut masih dapat mengakses BBM subsidi di lapangan.

Kondisi ini dinilai merugikan masyarakat yang berhak menerima. Selain itu, situasi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas distribusi energi di daerah.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah mengusulkan penerapan sistem barcode. Pemberian barcode hanya akan diberikan kepada kendaraan yang taat pajak.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dalam distribusi BBM subsidi. Selain itu, langkah ini juga berpotensi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pengawasan lintas sektor. Koordinasi dengan aparat penegak hukum akan diperkuat untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.

“Setiap pembahasan harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar wacana. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan tidak ada warga yang mengalami kesulitan,” ucap Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq.

Selain penertiban BBM subsidi, pemerintah juga menyoroti pengendalian harga pasar. Pemantauan langsung ke produsen akan dilakukan untuk menekan potensi kenaikan harga.

Upaya ini diharapkan mampu menciptakan distribusi BBM yang lebih adil dan transparan. Pemerintah juga menargetkan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.