RRI.CO.ID, Ende - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat akuntabilitas dan arah pembangunan layanan keagamaan. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Kupang pada 27–29 Februari 2026 ini dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja (Perkin).

Rakerwil tersebut diikuti oleh kepala kantor Kemenag kabupaten/kota, Kasubag TU, kepala madrasah negeri, kepala SMAK dan SMTK negeri, serta para kepala seksi yang turut berpartisipasi secara daring. Forum ini menjadi ajang konsolidasi penting bagi seluruh jajaran dalam menyelaraskan program kerja dan kebijakan strategis.

Mengusung tema “Sinergi Asta Protas Menuju Kemenag Berdampak”, kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, tetapi juga momentum penajaman perencanaan berbasis Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 serta arah kebijakan Asta Protas Kemenag.

Kepala Kanwil Kemenag NTT, Fransiskus Kariyanto, menegaskan bahwa Rakerwil harus menghasilkan program yang benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya pencapaian target kinerja, efisiensi pelaksanaan program, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

“Pertanyaan mendasarnya adalah apakah target perjanjian kinerja kita tercapai, apakah program yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat, serta apakah pelaksanaannya sudah efisien, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola, percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta dorongan bagi satuan kerja untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Data menunjukkan, dari 166 satuan kerja di Kemenag NTT, sebanyak 60 satker telah mencapai nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sempurna, menjadi capaian positif yang perlu ditingkatkan secara merata.

Mengakhiri arahannya, Kariyanto menegaskan bahwa seluruh ASN Kemenag harus bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia juga mendorong penguatan program pendidikan berbasis ekoteologi serta pembaruan manajemen sumber daya manusia, guna menghadirkan layanan keagamaan yang berdampak nyata bagi masyarakat NTT.