RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam menata pengelolaan destinasi wisata berbasis maritim di daerahnya. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi IV DPR RI saat membahas dinamika penerapan kuota wisata Taman Nasional Komodo, Jumat 24 April 2026 di Labuan Bajo.

Menurutnya, persoalan tata kelola destinasi tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu kementerian, seperti Kementerian Kehutanan, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak terkait. Ia menyebut sedikitnya lima kementerian yang harus duduk bersama, yakni Kementrian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementrian Pariwisata.

“Kalau tidak duduk bersama, saya kira kita mau bicara bagaimana menjaga ekologi, sosial, dan ekonomi tidak akan terwujud,” ujar Edi Endi sapaan akrabnya.

Dirinya juga menyoroti pentingnya meninggalkan ego sektoral antar lembaga demi menciptakan tata kelola yang terintegrasi. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar pengelolaan destinasi dapat memberikan dampak positif bagi berbagai sektor, termasuk ekonomi masyarakat lokal.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung kebijakan kuota kunjungan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Ia mengingatkan bahwa pengaturan wisatawan tidak hanya berkaitan dengan kuota, tetapi juga melibatkan aspek transportasi yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan, serta kajian dampak lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

“Kalau tidak, maka saya pastikan mau kita bahas berhari-hari tidak akan ada hasil,” ungkapnya.

Selain itu, Bupati Edi Endi mengusulkan agar pemerintah pusat mulai mengembangkan destinasi alternatif di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi penumpukan wisatawan di titik-titik tertentu sekaligus membuka potensi destinasi baru yang dinilai tidak kalah menarik.

“Kita berharap ada pembahasan lintas kementerian dan daerah juga dilibatkan. Karena kalau tidak, tidak akan ada hasil,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, lanjutnya, kini menunggu realisasi rapat gabungan lintas kementerian tersebut sebagai langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola destinasi wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan.