Titiek Soeharto Soroti Ketimpangan PNBP TN Komodo, Pemkab Mengaku Nol Bagian

  • 24 Apr 2026 17:25 WIB
  •  Ende

RRI.CO.ID, Manggarai Barat - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih di kenal Titiek Soeharto menyoroti ketimpangan sistem pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Taman Nasional Komodo. Sorotan ini muncul setelah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengeluhkan tidak adanya kontribusi langsung dari pendapatan kawasan konservasi tersebut terhadap kas daerah.

Dalam pertemuan bersama pelaku wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Titiek mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana, termasuk di Pulau Padar dan wilayah sekitarnya. Namun demikian, ia mencatat adanya keluhan serius dari pemerintah daerah terkait seluruh pendapatan yang ditarik ke pusat.

“Kemarin Pak Bupati mengeluhkan bahwa pemasukan semuanya ditarik ke pusat, di sini hanya kebagian sedikit ya, Pak?” ujar Titiek dalam forum tersebut, Jumat 24 April 2026.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menegaskan bahwa daerah tidak menerima bagian sama sekali dari PNBP Taman Nasional Komodo. Ia menyebutkan bahwa PNBP dari kawasan tersebut mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun, namun tidak ada aliran langsung ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ibu Ketua, kalau sedikit itu masih ada. Ini tidak ada, nol,” kata Edistasius.

Lebih lanjut, Edistasius menjelaskan bahwa PAD Manggarai Barat yang saat ini berada di kisaran Rp127 miliar justru didominasi dari sektor pajak hotel dan restoran di daratan. Meski diakui keberadaan komodo berkontribusi besar terhadap kunjungan wisatawan, secara regulasi belum terdapat mekanisme pembagian hasil yang memungkinkan daerah memperoleh manfaat langsung dari pengelolaan taman nasional.

Menanggapi kondisi tersebut, Titiek berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi pemerintah daerah ke tingkat pusat. Meskipun isu pembagian PNBP berada di luar kewenangan langsung Komisi IV DPR RI, ia menyatakan akan mendorong adanya perhatian lebih terhadap kepentingan daerah.

“Insyaallah akan kami usahakan sampaikan supaya kebagian untuk daerah ini, karena jumlahnya cukup besar,” ujarnya.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....