RRI.CO.ID, Lembata – Temuan ulat dalam menu Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah di Lewoleba membuka celah serius dalam sistem pengawasan keamanan pangan. Insiden ini memunculkan pertanyaan tentang kesiapan sistem dalam menjamin makanan yang aman bagi siswa.

Program MBG dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, namun aspek keamanan pangan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Kejadian ini menunjukkan bahwa standar operasional di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal.

Pengawasan terhadap kualitas makanan dinilai masih belum merata di seluruh titik layanan. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko apabila tidak segera dilakukan perbaikan secara menyeluruh.

Selain itu, kapasitas layanan yang melebihi batas ideal turut memengaruhi kualitas kontrol terhadap makanan yang disalurkan. Beban kerja yang tinggi dapat berdampak pada lemahnya pengawasan dalam setiap tahapan distribusi.

“Seluruh proses MBG harus memenuhi standar keamanan pangan yang ketat untuk melindungi kesehatan siswa,” ujar Wakil Bupati Lembata, Muhamad Nasir.

Di sisi lain, peran sekolah dalam melakukan pengawasan juga dinilai belum maksimal karena keterbatasan pemahaman terhadap kewenangan yang dimiliki. Padahal, sekolah memiliki posisi strategis sebagai pihak yang langsung menerima dan mendistribusikan makanan kepada siswa.

Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada evaluasi kasus, tetapi juga membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Langkah ini penting agar program MBG benar-benar memberikan manfaat tanpa mengorbankan aspek kesehatan siswa.