RRI.CO.ID, Sikka — Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, meninjau program pembelajaran bahasa Jepang di STIKes St. Elisabeth Keuskupan Maumere, Jumat 17 April 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka akses kerja ke luar negeri.

Gubernur tiba di Bandara Frans Seda sekitar pukul 16.00 WITA dan disambut Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Dari bandara, rombongan langsung menuju kampus untuk melihat proses pembelajaran berlangsung.

Di lokasi, Gubernur menyaksikan aktivitas kelas bahasa Jepang yang diikuti mahasiswa dari berbagai program studi. Ia juga berdialog dengan pengelola dan peserta didik terkait kesiapan kerja di luar negeri.

Program bahasa Jepang di kampus tersebut telah terintegrasi dalam kurikulum, terutama bagi mahasiswa bidang kesehatan. Langkah ini dinilai relevan dengan tingginya kebutuhan tenaga kerja kesehatan di Jepang.

Perwakilan rektor, Mediatrix Santi Gaharpung, menyebutkan kampus saat ini memiliki 643 mahasiswa dari tiga program studi. Program tersebut meliputi D3 Keperawatan, Sarjana Fisioterapi, dan Sarjana Informatika Medis.

Selain bahasa Jepang, mahasiswa juga dibekali kemampuan bahasa Inggris dan Jerman untuk memperluas peluang kerja global. “Kami bekerja sama dengan LPK Wusubu, dan hingga kini 28 lulusan telah bekerja di Jepang,” ujarnya.

Pihak kampus juga tengah memperkuat fasilitas pendidikan untuk menunjang mutu pembelajaran. Pengembangan dilakukan pada ruang kelas, laboratorium, serta perpustakaan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menyatakan pemerintah menyiapkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema ini diperuntukkan bagi calon pekerja migran untuk kebutuhan pelatihan hingga keberangkatan.

Ia mendorong lembaga pelatihan agar aktif memfasilitasi akses pembiayaan tersebut. Menurutnya, penempatan tenaga kerja ke luar negeri harus dilakukan secara legal dan berbasis kompetensi.

Sementara itu, Bupati Sikka menegaskan program beasiswa daerah akan difokuskan bagi keluarga miskin ekstrem. Pemerintah daerah meminta kampus mendata mahasiswa dari kelompok tersebut sebagai dasar penyaluran bantuan.

Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan perangkat daerah dan civitas akademika kampus. Sinergi antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan institusi pendidikan diharapkan memperkuat penempatan tenaga kerja NTT di pasar global.