RRI.CO.ID, Sikka - Struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka yang didominasi gaji sekitar 4.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) memicu pertanyaan publik. Sorotan terutama mengarah pada prioritas pembangunan infrastruktur dan layanan dasar yang dinilai belum optimal.

Kondisi ini disampaikan Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, dalam dialog bersama Aliansi Cipayung Plus di Kantor Bupati Sikka, Rabu 8 April 2026. Forum tersebut menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Dalam pertemuan itu, mahasiswa mengungkapkan sejumlah masalah mendasar yang belum tertangani. Mulai dari kerusakan jalan, keterbatasan akses listrik, hingga wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Pemerintah daerah mengakui belanja pegawai menjadi komponen dominan dalam APBD. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

“Ini pilihan yang sangat sulit,” kata Simon Subandi Supriadi. Ia menegaskan pembayaran gaji P3K merupakan kewajiban yang tidak dapat ditunda oleh pemerintah daerah.

Meski demikian, pemerintah memastikan tidak mempertimbangkan pemutusan kontrak P3K karena potensi dampak sosial yang besar. Namun, hingga kini belum ada rincian skema konkret untuk menyeimbangkan belanja pegawai dan pembangunan.

Data pemerintah daerah mencatat sekitar 800 kilometer jalan di Sikka mengalami kerusakan. Rinciannya, 300 kilometer rusak berat dan 500 kilometer rusak ringan yang tersebar dari wilayah kota hingga desa.

Kerusakan tersebut mencakup ruas jalan di Kota Maumere hingga kawasan Wuring. Selain itu, masih terdapat wilayah yang belum menikmati akses listrik dan jaringan komunikasi yang memadai.

Sekitar 30 mahasiswa dari berbagai organisasi seperti GMNI, HMI, LMND, dan BEM Universitas Nusa Nipa mendesak evaluasi prioritas anggaran. Mereka meminta pemerintah memastikan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil.

Ketua GMNI Sikka, Wilfridus Iko, menyoroti kesenjangan layanan dasar antarwilayah. Ia menyebut masih banyak desa yang belum tersentuh listrik, sinyal komunikasi, dan program rumah layak huni.

Untuk pembangunan infrastruktur berskala besar, pemerintah daerah mengaku masih bergantung pada dukungan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri.

Di sisi lain, pemerintah menyebut telah mengalokasikan Rp27 miliar untuk program jaminan kesehatan. Namun program tersebut masih dalam tahap validasi data sehingga belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sikka berkomitmen melakukan efisiensi anggaran dan menjalankan pembangunan secara bertahap. Meski begitu, tuntutan transparansi dan penyeimbangan prioritas belanja terus menguat dari publik hingga saat ini.