RRI.CO.ID, Sikka – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sikka melontarkan kritik tajam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sikka Tahun 2025. Dokumen tersebut dinilai tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Dalam sidang DPRD Sikka, Jumat 27 Maret 2026, juru bicara Fraksi Demokrat, Yunus Noce Fernandez, menegaskan adanya ketimpangan antara laporan administratif dan kualitas pelayanan publik. Ia menyebut laporan yang tersusun rapi tidak sejalan dengan realitas yang dirasakan masyarakat.

“Rakyat tidak hidup dari laporan. Rakyat hidup dari pelayanan, keadilan, dan keberpihakan nyata,” kata Noce di ruang sidang. Pernyataan itu menjadi penegas kritik terhadap pendekatan pemerintah daerah yang dianggap terlalu administratif

Fraksi Demokrat menilai pemerintah lebih fokus pada penyusunan dokumen dibanding memastikan efektivitas layanan publik. Akibatnya, berbagai sektor strategis justru menunjukkan kinerja yang dinilai belum optimal.

Di sektor kesehatan, Fraksi Demokrat menyebut Kabupaten Sikka berada dalam kondisi krisis serius. Persoalan yang terjadi dinilai bukan hanya karena keterbatasan anggaran, tetapi juga lemahnya perencanaan dan pengawasan.

Sejumlah indikator seperti puskesmas mangkrak dan belum terbangun menjadi sorotan. Selain itu, sebanyak 304 tenaga kesehatan dilaporkan belum menerima hak mereka.

“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah kegagalan pemerintah memenuhi kewajibannya,” ujar Noce. Fraksi Demokrat pun mendesak audit menyeluruh oleh lembaga independen dan hasilnya diumumkan secara terbuka.

Sorotan juga mengarah pada RSUD dr. TC Hillers yang dinilai menghadapi persoalan keuangan serius. Temuan yang diungkap meliputi jasa tenaga kesehatan COVID-19 yang belum dibayarkan hingga utang pemerintah daerah mencapai Rp12 miliar.

“Bagaimana mungkin pelayanan maksimal bisa diberikan jika rumah sakit justru tercekik masalah keuangan?” ujarnya. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Di sektor sosial, Fraksi Demokrat menyoroti buruknya kualitas data penerima bantuan sosial. Ketidaktepatan data dinilai berdampak langsung pada tidak meratanya penyaluran bantuan.

“Selama data kacau, keadilan hanya menjadi slogan,” kata Noce. Ia juga menilai pola bantuan masih bersifat karitatif dan belum mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Menjelang pelaksanaan Pilkades di 132 desa, Fraksi Demokrat mengingatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan yang lemah dinilai dapat membuka ruang praktik yang mencederai demokrasi desa.

“Pilkades bisa menjadi ruang demokrasi, tapi juga bisa berubah menjadi ruang gelap kekuasaan,” katanya dengan tegas. Fraksi Demokrat meminta audit kepala desa petahana dan keterlibatan pengawas independen.

Di sektor pendidikan, keterlambatan pembayaran gaji dan ketimpangan tunjangan menjadi perhatian serius. Fraksi Demokrat menilai terdapat perlakuan tidak adil antara guru agama dan guru umum.

“Jika satu menerima penuh, maka semua harus menerima penuh. Jika tidak, ini bentuk diskriminasi,” ucap Noce. Selain itu, kualitas pembangunan infrastruktur juga dikritik karena dinilai rendah dan cepat rusak.

Meski menyampaikan kritik menyeluruh, Fraksi Demokrat menyatakan menerima LKPJ Bupati Sikka Tahun 2025 dengan sejumlah catatan strategis. Mereka menegaskan bahwa rekomendasi DPRD harus dijalankan secara konkret oleh pemerintah daerah.