RRI.CO.ID, Sikka — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka menyampaikan rekomendasi resmi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sikka Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna I dan Rapat Paripurna Istimewa II Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026, Jumat, 27 Maret 2026.

Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Lepo Kula Babong DPRD Kabupaten Sikka, Jalan Eltari, Maumere. Forum ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.

DPRD menegaskan rekomendasi yang disusun merupakan hasil pembahasan lintas sektor bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fokus utama diarahkan pada pembenahan tata kelola dari tahap perencanaan hingga pengawasan anggaran.

Dalam pembahasannya, DPRD menemukan masih banyak program dan kegiatan yang belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik di Kabupaten Sikka.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta segera mengevaluasi OPD dengan capaian kinerja rendah serta merasionalisasi kelebihan anggaran. Selain itu, DPRD menekankan pentingnya penggunaan data akurat dalam perencanaan serta pergeseran orientasi kerja dari sekadar output menuju outcome dan dampak nyata.

Di sektor kesehatan, DPRD merekomendasikan audit terhadap proyek pembangunan Puskesmas Tuanggeo dan Hewokloang. Pemerataan tenaga medis juga menjadi sorotan, termasuk kebutuhan dokter spesialis anestesi serta penempatan dokter umum dan dokter gigi di seluruh puskesmas.

Secara khusus, DPRD menyoroti pelayanan di RSUD dr. TC Hillers Maumere yang dinilai masih perlu pembenahan. Pembayaran jasa COVID-19 diminta dilakukan secara transparan, tunggakan SKTM diselesaikan, dan layanan IGD dipastikan tanpa hambatan administrasi.

Pada sektor sosial, DPRD mendorong percepatan validasi data DTSEN agar menjadi acuan tunggal dalam penyaluran bantuan. Transformasi bantuan sosial ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi agenda penting yang direkomendasikan.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Stef Sumandi, didampingi Wakil Ketua Gorgonius Nago Bapa dan Herlindis Donatha da Rato. Kehadiran pimpinan DPRD menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mengawal akuntabilitas pemerintah daerah.

Turut hadir Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi bersama jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD. Forum ini diharapkan menjadi pijakan perbaikan kinerja pemerintah daerah demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.