RRI.CO.ID, Kupang - Anggota DPR RI Usman Husin melakukan kunjungan kerja spesifik ke gudang Bulog guna memastikan stabilitas pangan di Nusa Tenggara Timur. Kunjungan tersebut dilakukan menjelang tiga hari raya besar, yakni Nyepi, Idulfitri, dan Paskah yang diperkirakan meningkatkan kebutuhan masyarakat.

Kunjungan kerja itu berlangsung pada Senin 16 Maret 2026 dengan meninjau langsung ketersediaan stok pangan di gudang Bulog wilayah NTT. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut ingin memastikan distribusi bahan pokok berjalan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Dalam hasil pemantauan di lapangan, Usman Husin memastikan stok beras di gudang Bulog dalam kondisi sangat aman. Persediaan tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat NTT menjelang dan selama momentum tiga hari raya keagamaan besar.

Berdasarkan data Bulog, stok beras yang tersedia saat ini mencapai lebih dari 17 ribu ton yang tersimpan di gudang. Selain itu terdapat tambahan sekitar tujuh ribu ton beras yang sedang dalam perjalanan menuju wilayah Nusa Tenggara Timur.

Dengan tambahan pasokan tersebut, total ketersediaan beras di wilayah NTT diperkirakan mencapai sekitar dua puluh empat ribu ton. Jumlah itu dinilai cukup untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat masyarakat selama periode hari raya.

Selain beras, Usman Husin juga memantau ketersediaan minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat menjelang perayaan keagamaan. Berdasarkan data Bulog, minyak goreng yang telah masuk ke gudang mencapai sekitar satu juta seratus ribu liter.

Dari jumlah tersebut sekitar dua ratus ribu liter telah terjual melalui program distribusi yang berjalan di berbagai wilayah. Saat ini masih tersedia sekitar tujuh ratus ribu liter minyak goreng yang siap disalurkan ke kabupaten dan kota di NTT.

Usman Husin juga meminta agar program gerakan pasar murah dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman. Ia menyoroti sejumlah daerah seperti Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Malaka.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Bulog menyatakan siap menindaklanjuti permintaan tersebut sepanjang ada pengajuan resmi dari pemerintah daerah. Bulog menegaskan pelaksanaan operasi pasar atau gerakan pangan murah harus didasarkan pada surat permintaan dari pemerintah kabupaten atau kota.