RRI CO.ID, Sikka — Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, mengingatkan pemerintah daerah agar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak berubah menjadi forum seremonial tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Peringatan itu disampaikan saat Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2027 di Maumere, Selasa 10 Maret 2026.
Menurut Stefanus, Musrenbang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Karena itu, forum tersebut seharusnya menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia menegaskan perencanaan pembangunan tidak boleh hanya menjadi rutinitas tahunan yang berulang setiap tahun. Program yang dirancang, kata dia, harus mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat.
Stefanus menjelaskan penyusunan RKPD 2027 memiliki posisi penting karena berada pada fase awal implementasi penuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka 2025–2029. Pada tahap ini, arah pembangunan daerah dinilai sangat menentukan keberhasilan program pemerintah dalam lima tahun ke depan.
Dengan tema penguatan kapasitas dan sistem lintas sektor yang efektif serta berkelanjutan, pemerintah daerah didorong meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, koordinasi antarperangkat daerah juga perlu diperkuat agar pelayanan publik berjalan lebih efektif.
Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan kapasitas aparatur pemerintahan menjadi prasyarat penting bagi tata kelola pemerintahan yang profesional. Tanpa peningkatan kualitas tersebut, upaya pembangunan dinilai sulit memberikan hasil optimal bagi masyarakat.
Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah daerah masih dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan berbagai regulasi pembatasan anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi itu menuntut perencanaan pembangunan yang lebih realistis dan berbasis skala prioritas.
Stefanus menilai belanja pembangunan harus difokuskan pada sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perikanan sebagai bidang strategis yang perlu mendapat perhatian utama.
Selain itu, DPRD juga menyoroti potensi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar beban pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung daerah.
Ia juga menilai pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kabupaten Sikka. Karena itu, pembangunan infrastruktur pada 2027 harus diarahkan untuk memperkuat konektivitas desa dan memperlancar distribusi ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, angka kemiskinan serta rendahnya keterampilan tenaga kerja masih menjadi persoalan nyata di daerah tersebut. DPRD pun mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pemberdayaan UMKM, pelatihan vokasi bagi pemuda, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.
Stefanus menegaskan DPRD akan mengawal hasil Musrenbang agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Ia berharap Musrenbang tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....