RRI.CO.ID, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena kembali membuka ruang dialog dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Provinsi NTT melalui pertemuan virtual, Jumat, 6 Maret 2026. Dialog ini merupakan pertemuan kedua setelah sehari sebelumnya gubernur berdiskusi dengan PPPK dari 22 kabupaten/kota di NTT terkait dampak kebijakan pembatasan belanja pegawai.

Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membatasi alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.

Dalam dialog tersebut, para PPPK menyampaikan berbagai aspirasi serta kekhawatiran mengenai keberlanjutan pekerjaan mereka di tengah kebijakan fiskal tersebut.

Gubernur Melki menegaskan pemerintah daerah sengaja membuka ruang dialog secara terbuka agar persoalan PPPK dapat dibahas secara transparan.

“Saya pribadi tidak ingin ada satu pun PPPK dirumahkan. Ini yang sedang kita perjuangkan agar tidak terjadi,” ujarnya.

Menurut Melki, komunikasi terbuka diperlukan agar para PPPK memahami kondisi fiskal daerah sekaligus langkah-langkah yang sedang diupayakan pemerintah.

“Saya sengaja membuka diskusi ini secara terbuka agar persoalan PPPK tidak lagi dibicarakan secara tertutup,” katanya.

Ia menyebut jumlah PPPK di NTT saat ini sekitar 12 ribu orang dan diperkirakan akan bertambah sekitar 4 ribu PPPK paruh waktu. Jika pembatasan belanja pegawai diterapkan secara ketat, sekitar 9 ribu PPPK berpotensi terdampak.

Pemerintah Provinsi NTT saat ini terus berkomunikasi dengan sejumlah kementerian di Jakarta serta DPR RI untuk mencari solusi kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik di daerah.

Selain itu, para bupati dan wali kota juga akan diajak membawa data kebutuhan riil PPPK di wilayah masing-masing sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.

Melki meminta seluruh PPPK tetap bekerja secara profesional sambil menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Pemerintah tidak tinggal diam. Kita semua sedang berjuang bersama agar solusi terbaik dapat ditemukan dan tidak ada yang kehilangan pekerjaan,” katanya.