RRI.CO.ID, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan tidak ingin ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah NTT yang dirumahkan akibat kebijakan pembatasan belanja pegawai. Hal tersebut disampaikan saat dialog daring bersama PPPK dari 22 kabupaten/kota se-NTT, Kamis (5/3/2026).

Dialog tersebut digelar untuk membahas dampak implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membatasi alokasi belanja pegawai.

“Saya pribadi tidak ingin ada satu pun PPPK yang dirumahkan. Ini yang sedang kita perjuangkan agar tidak terjadi,” ujar Melki.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuka ruang komunikasi agar persoalan PPPK tidak berkembang menjadi kekhawatiran di kalangan pegawai.

“Saya sengaja membuka diskusi ini secara terbuka agar persoalan PPPK tidak lagi dibicarakan secara tertutup,” katanya.

Dalam dialog tersebut, sejumlah PPPK menyampaikan kekhawatiran terkait kemungkinan pengurangan pegawai. Tenaga pendidik dan tenaga kesehatan berharap pemerintah tetap mempertahankan posisi mereka karena perannya dinilai penting dalam pelayanan masyarakat.

Melki menyebutkan jumlah PPPK di NTT saat ini sekitar 12 ribu orang dan diperkirakan akan bertambah sekitar 4 ribu PPPK paruh waktu. Jika pembatasan belanja pegawai diterapkan secara ketat, sekitar 9 ribu PPPK berpotensi terdampak.

Pemerintah Provinsi NTT saat ini sedang berkomunikasi dengan sejumlah kementerian di Jakarta untuk mencari solusi kebijakan. Selain itu, para bupati dan wali kota juga akan diajak membawa data kebutuhan riil PPPK di daerah.

Aspirasi tersebut rencananya akan disampaikan kepada DPR RI agar kebijakan yang ada dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik di daerah.

Gubernur juga meminta seluruh PPPK tetap bekerja secara profesional sambil menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Pemerintah tidak tinggal diam. Kita semua sedang berjuang bersama agar solusi terbaik dapat ditemukan dan tidak ada yang kehilangan pekerjaan,” kata Melki.