RRI.CO.ID, Manggarai – Permasalahan administrasi kependudukan masih banyak ditemukan di wilayah pedalaman Manggarai Timur, terutama terkait kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan PS Kasidokkes Polres Manggarai, Aipda Heribertus A. B. Tena, saat menjadi narasumber dalam program Florata Pagi Programa 1 RRI Manggarai, Selasa, 3 Maret 2026.

Menurutnya, persoalan administrasi tersebut kerap ditemui saat melakukan pelayanan kesehatan dan interaksi langsung dengan masyarakat di wilayah pedalaman.

“Yang paling sering saya temukan adalah masyarakat belum memiliki KTP, KK, atau BPJS karena faktor ekonomi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan ekonomi serta jarak menuju pusat layanan administrasi menjadi salah satu kendala utama bagi masyarakat pedalaman dalam mengurus dokumen kependudukan.

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses warga terhadap berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan yang mensyaratkan identitas kependudukan maupun kepesertaan BPJS.

Aipda Heribertus menilai persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar masyarakat dapat terakomodasi dalam sistem pelayanan administrasi dan sosial.

Ia menambahkan, selain memberikan pelayanan kesehatan, pihaknya juga berupaya membantu memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Ia berharap masyarakat di wilayah pedalaman dapat memperoleh kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan sehingga tidak lagi mengalami kendala administratif dalam mengakses berbagai layanan dasar.