RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata mulai memetakan potensi lonjakan mobilitas masyarakat jelang Idul Fitri 1447 H menyusul Rapat Koordinasi Lintas Sektoral kesiapan pengamanan Lebaran yang digelar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara virtual, Senin, 2 Maret 2026.

Wakil Bupati Lembata H. Muhammad Nasir mengikuti rakor nasional tersebut bersama unsur Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah. Rakor menekankan pengamanan arus mudik dan arus balik sebagai prioritas utama, terutama di daerah dengan karakteristik geografis kepulauan seperti Lembata.

Berbeda dengan daerah daratan, mobilitas masyarakat Lembata sangat bergantung pada transportasi laut. Peningkatan jumlah penumpang kapal penyeberangan diperkirakan terjadi pada H-7 hingga H+7 Lebaran. Kondisi ini dinilai berisiko jika tidak diantisipasi melalui penguatan pengawasan keselamatan pelayaran dan kapasitas sandar pelabuhan.

Selain transportasi laut, pengawasan distribusi bahan pokok dan stabilitas harga juga menjadi perhatian. Lonjakan permintaan menjelang Lebaran kerap berdampak pada ketersediaan barang dan potensi kenaikan harga di wilayah kepulauan.

Dalam rakor tersebut juga dibahas kesiapan personel pengamanan, pendirian pos pengamanan dan pos pelayanan terpadu, serta skema respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemerintah daerah diminta memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif, termasuk dukungan fasilitas kesehatan, kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, dan mitigasi potensi kecelakaan transportasi.

Bagi Lembata, tantangan pengamanan Lebaran bukan hanya soal arus kendaraan, tetapi juga keselamatan pelayaran, distribusi logistik, serta stabilitas sosial di wilayah dengan akses terbatas.

Melalui Rakor Linsek ini, pemerintah daerah bersama TNI-Polri menegaskan kesiapan melakukan langkah antisipatif guna memastikan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dalam kondisi aman dan layanan publik tetap berjalan optimal.