RRI.CO.ID, Jakarta - Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia angkat bicara merespons polemik pemberitaan terkait dugaan adanya pejabat Polda NTT yang mendampingi bos Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pulau Sumba. PADMA mendesak langkah pembersihan internal di tubuh kepolisian, sekaligus mengecam keras praktik jurnalisme tak berimbang yang merugikan nama baik perwira polisi berprestasi di daerah.

Hal ini disampaikan PADMA Indonesia melalui Direktur Advokasi PADMA Indonesia, Greg Retas Daeng, S.H, M.H melalui siaran per yang di terima RRI, Senin, 2 Maret 2026. PADMAmenyoroti pemberitaan mengenai Kapolres Sumba Barat, AKBP Yohanis Nisa Pewali yang menegaskan bahwa informasi mengenai adanya sosialisasi perusahaan perdagangan orang di Polres Sumba Barat tidak benar dan tidak pernah dikonfirmasi kepada pihaknya.

Menurut AKBP Foto yang beredar tersebut merupakan momen silaturahmi Ketua Pemuda NTT untuk membahas kerja sama pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Greg menyatakan, Dewan Pers perlu mengambil langkah tegas terhadap media yang memproduksi berita tanpa proses verifikasi yang memadai.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur kewajiban pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah. Selain itu, Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 juga mewajibkan wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, serta tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.

“Pemberitaan tanpa konfirmasi berpotensi menjadi fitnah dan justru mencederai kebebasan pers itu sendiri,” ujarnya.

Greg kemukakan, meski kinerja Polri secara nasional tengah menjadi sorotan akibat sejumlah kasus yang menurunkan kepercayaan publik, hal itu tidak boleh mengaburkan prestasi anggota Polri lain yang bekerja secara profesional. PADMA Indonesia pun mengingatkan masyarakat untuk tetap objektif dalam menilai kinerja aparat penegak hukum.

Ia menilai sejumlah putra daerah NTT yang kini memegang jabatan strategis di institusi Polri telah menunjukkan dedikasi dalam membangun wilayahnya. “Jangan sampai intrik dan pemberitaan yang tendensius justru mengorbankan putra daerah yang sedang bekerja keras membangun wilayahnya. Mereka tidak boleh menjadi korban pemberitaan yang mengabaikan asas keberimbangan,” ucap Greg.