RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Pajak dan retribusi daerah kerap dipandang sebagai beban bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Namun, melalui Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berupaya mengubah pandangan tersebut menjadi semangat kebersamaan dalam membangun daerah.

Dalam dialog interaktif di RRI Labuan Bajo, Senin 2 Maret 2026, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat sekaligus Ketua Satgas PDRD, Yoanes Kardinto, menyampaikan, pendekatan yang dilakukan satgas tidak semata-mata bersifat penegakan hukum, tetapi juga edukatif dan persuasif.

“Masyarakat perlu menyadari bahwa setiap rupiah yang dibayarkan melalui pajak hotel, restoran, maupun retribusi wisata akan kembali lagi kepada mereka dalam bentuk pembangunan jalan, penerangan, dan fasilitas publik yang lebih baik,” ujar Yoanes.

Ia menekankan, pajak merupakan instrumen penting untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, terlebih di tengah perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata unggulan nasional.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Manggarai Barat, Maria Yuliana Rotok, menyampaikan, pihaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Menurutnya, kepatuhan akan tumbuh jika masyarakat merasa dilayani dengan baik dan mendapatkan kemudahan dalam proses administrasi.

“Kami di Bapenda berupaya memberikan kemudahan akses dan pelayanan yang maksimal. Kami ingin masyarakat merasa bahwa membayar pajak bukan hal yang rumit atau menakutkan, melainkan bentuk gotong royong untuk membangun wajah baru Labuan Bajo,” kata Lely sapaan akrabnya.

Ia juga menyampaikan, transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik. Melalui validasi data dan sistem pelaporan yang lebih terbuka, masyarakat diharapkan dapat melihat secara langsung manfaat dari kontribusi yang diberikan.

Satgas PDRD pun mengedepankan sejumlah langkah strategis, seperti membuka ruang dialog dengan pelaku usaha kecil dan menengah, melakukan sosialisasi intensif terkait pemanfaatan PAD untuk sektor kesehatan dan pendidikan, serta memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang taat dan konsisten.

“Jika kita ingin daerah ini mandiri dan tidak terus bergantung pada pemerintah pusat, mari kita mulai dengan bangga membayar pajak. Ini adalah wujud nyata kecintaan kita kepada Manggarai Barat,” ungkapnya.

Adapun dengan pendekatan humanis dan transparan, Satgas PDRD berharap kesadaran kolektif masyarakat semakin meningkat, sehingga pajak tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.