RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata menekankan pentingnya kejelasan status lahan dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada desa sasaran. Kepastian hukum lahan dinilai menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan fasilitas pelayanan gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq dalam rapat percepatan pembangunan SPPG bersama pemerintah desa dan mitra pada Jumat, 27 Februari 2026. Pemerintah daerah meminta kepala desa memastikan legalitas lahan sebelum pembangunan fisik dilakukan guna mencegah potensi persoalan hukum.

Menurut Bupati, penggunaan lahan desa harus memiliki status jelas sebagai aset pemerintah desa atau melalui mekanisme kerja sama resmi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan fasilitas pelayanan gizi tanpa menimbulkan konflik kepemilikan lahan di kemudian hari.

Kejelasan status lahan menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan berlaku. Langkah tersebut dilakukan guna mencegah potensi persoalan hukum selama pelaksanaan pembangunan fasilitas pelayanan gizi masyarakat.

“Kejelasan status lahan sangat penting agar pembangunan berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan hukum pada masa mendatang,” ujarnya.

Selain kesiapan lahan, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya komunikasi responsif antar pemangku kepentingan selama pelaksanaan pembangunan berlangsung. Koordinasi intensif dinilai mampu mempercepat penyelesaian kendala teknis yang masih ditemui pada beberapa lokasi pembangunan fasilitas pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Lembata berharap dukungan pemerintah desa dapat memperlancar proses pembangunan serta mempercepat realisasi pelayanan pemenuhan gizi masyarakat. Sinergi antar pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program nasional di tingkat daerah dan wilayah pedesaan.

Melalui kesiapan administrasi dan koordinasi yang baik, pembangunan fasilitas pelayanan gizi diharapkan berjalan efektif serta berkelanjutan kedepannya. Pemerintah daerah memastikan pengawasan terus dilakukan guna menjamin pemanfaatan fasilitas sesuai tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat.