Pemkab Ende Percepat Program Prioritas Nasional dan Evaluasi Keuangan Desa 2026

RRI.CO.ID, Ende - Pemerintah Kabupaten Ende menggelar Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Program Prioritas Nasional dan Evaluasi Keuangan Desa, Kamis 26 Februari 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Paroki St. Yosef Onekore dan dihadiri camat, kepala desa, lurah, serta pimpinan perangkat daerah.

Rakor tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende sebagai bentuk implementasi Program Strategis Nasional. Forum ini bertujuan menyamakan pemahaman dan menyepakati langkah strategis percepatan program prioritas pemerintah pusat di desa dan kelurahan.

Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, menegaskan camat, lurah, dan kepala desa merupakan garda terdepan pelaksana kebijakan pemerintah pusat di daerah. Ia menyebut sejumlah program seperti MBG, KDMP, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan ASRI harus dikawal serius.

“Camat, lurah, dan kepala desa adalah ujung tombak yang menentukan keberhasilan implementasi program prioritas nasional di daerah,” ujar Yosef Benediktus Badeoda. Menurutnya, peran tersebut perlu diperkuat melalui pembinaan, monitoring, serta pendampingan rutin dari pemerintah kabupaten dan kecamatan.

Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu, menyampaikan desa dan kelurahan memegang peran strategis dalam menyukseskan Program Prioritas Nasional Tahun 2026. Ia menekankan revitalisasi BUMDes menjadi motor utama penggerak ekonomi desa sekaligus mendukung program pemerintah pusat.

“Desa dan kelurahan harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melalui penguatan BUMDes dan sinergi program prioritas nasional,” kata Dominikus Minggu. Ia menambahkan kolaborasi lintas perangkat daerah diperlukan agar target pembangunan tercapai secara terukur dan berkelanjutan.

Komitmen dukungan pemerintah daerah dituangkan dalam Berita Acara Rencana Tindak Lanjut hasil rapat koordinasi tersebut. Dokumen itu menjadi acuan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional sekaligus evaluasi pengelolaan keuangan desa tahun 2026.

Rapat koordinasi juga dihadiri kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemkab Ende, Ketua Satgas MBG, serta undangan lainnya. Pemerintah daerah berharap hasil rakor segera ditindaklanjuti hingga tingkat desa dan kelurahan secara konsisten.