RRI.CO.ID, Lembata – Penyaluran BBM subsidi bagi kapal nelayan dan kapal penumpang di Kabupaten Lembata dievaluasi guna meningkatkan ketertiban administrasi dan ketepatan distribusi. Evaluasi tersebut dilakukan dalam rapat pembahasan pelayanan BBM subsidi pada Sabtu, 21 Februari 2026.

Rapat yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Lembata itu melibatkan pemerintah daerah bersama PT Pertamina Patra Niaga Fuel Maumere serta instansi terkait. Pembahasan difokuskan pada penyesuaian mekanisme administrasi penyaluran BBM sektor transportasi laut.

Dalam evaluasi tersebut, surat rekomendasi pembelian BBM disesuaikan dengan kapasitas masing-masing kapal nelayan maupun kapal penumpang. Penyesuaian ini bertujuan memastikan penggunaan BBM subsidi sesuai kebutuhan operasional di lapangan.

Selain itu, pengambilan BBM diwajibkan dilakukan langsung oleh pemilik kapal atau pihak yang memiliki surat kuasa resmi. Ketentuan ini diterapkan untuk memperkuat pengawasan serta meminimalkan potensi penyalahgunaan distribusi BBM.

Forum rapat juga menyepakati rencana penetapan jam operasional khusus untuk pelayanan rekomendasi BBM. Pengaturan waktu pelayanan diharapkan dapat membantu proses administrasi berjalan lebih tertib dan efisien bagi pengguna jasa transportasi laut.

Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, menyampaikan bahwa sektor pelayaran memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat kepulauan. Karena itu, sistem distribusi BBM perlu dikelola secara akurat agar mendukung aktivitas nelayan dan transportasi penumpang.

Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya bersama antara pemerintah daerah dan Pertamina dalam memperbaiki tata kelola distribusi BBM. Diharapkan, pelayanan energi bagi sektor kelautan dapat berlangsung lebih transparan dan tepat sasaran.