RRI.CO.ID, Sikka – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 26 Februari 2026. Agenda utamanya meninjau calon lokasi pembangunan kampung nelayan sebagai bagian dari program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menteri bersama rombongan akan bertolak dari Kupang dan tiba di Bandara Frans Seda Maumere sekitar pukul 07.30 WITA. Dari bandara, rombongan langsung menuju Nangahure Lembah, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat.

Lokasi tersebut berada di pesisir pantai, tepat di sebelah barat pangkalan Lanal Maumere. Kawasan ini menjadi salah satu titik yang diusulkan sebagai kampung nelayan terpadu di Kabupaten Sikka.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka, Paulus Hilarius Bangkur, Rabu 25, Februari 2026, menjelaskan kunjungan semula dijadwalkan berlangsung hari ini. Namun agenda itu ditunda hingga Kamis besok.

“Yang dikunjungi sesuai jadwal adalah calon lokasi kampung nelayan di Kelurahan Wuring,” ujarnya. Menurutnya, kehadiran langsung Menteri menjadi momentum penting bagi daerah.

Ia mengatakan, biasanya survei awal dilakukan oleh tim teknis KKP tanpa kehadiran pimpinan kementerian. Kali ini, Menteri turun langsung untuk melihat kondisi faktual di lapangan sebelum keputusan ditetapkan.

DKP Sikka sebelumnya mengusulkan empat lokasi kampung nelayan, yakni Nangahure Lembah di Kelurahan Wuring, Desa Reroroja, Desa Wolomarang, dan Desa Nangahale. Selain itu, dua lokasi kampung budidaya rumput laut di Desa Parumaan dan Desa Kojadoi yang berada di wilayah kepulauan juga diajukan.

Namun, tantangan utama terletak pada ketersediaan lahan minimal satu hektare sesuai ketentuan program. Lahan di Nangahure saat ini baru sekitar 6.000 meter persegi, sementara tiga lokasi lain bahkan memerlukan reklamasi karena keterbatasan lahan kosong milik desa atau kelurahan.

Apabila memenuhi kriteria, kawasan kampung nelayan seluas satu hektare akan dilengkapi dermaga, Tempat Pelelangan Ikan, cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, SPBN, sarana UMKM, hingga perumahan nelayan. Secara teknis, kelayakan lahan di Nangahure akan ditentukan melalui survei tim KKP usai kunjungan.

Selama ini, nelayan dari wilayah kepulauan masih bergantung pada fasilitas di daratan seperti Kota Maumere dan Nangahale untuk pengisian bahan bakar dan kebutuhan melaut. Kunjungan Menteri KKP ke Sikka dinilai menjadi sinyal awal perhatian serius pemerintah pusat terhadap penguatan ekonomi pesisir Flores Utara.