RRI.CO.ID, Ende – Pemerintah Kabupaten Ende membuka ruang dialog terkait rencana pengosongan lahan di pesisir Pantai Ndao yang semula dijadwalkan pada 27 Februari 2026. Keputusan tersebut meredakan ketegangan 51 kepala keluarga yang selama ini menetap di kawasan itu.

Situasi memanas pada Senin, 23 Februari 2026, ketika puluhan warga Ndao mendatangi Gedung DPRD Ende untuk menyampaikan aspirasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Warga didampingi aliansi mahasiswa dari PMKRI Cabang Ende dan IMM Cabang Ende.

Keresahan muncul setelah warga menerima surat dari Dinas PUPR yang meminta pengosongan lokasi. Sebagian besar keluarga mengaku telah tinggal dan menggantungkan mata pencaharian di kawasan tersebut selama lebih dari 20 tahun.

“Kami tidak hanya bicara soal lahan, tapi soal kehidupan dan ekonomi kecil yang sudah kami bangun puluhan tahun di sini,” ujar salah satu perwakilan warga dalam forum RDP.

Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan enam poin sikap, termasuk penolakan relokasi serta usulan membayar retribusi harian sebagai bentuk kontribusi agar tetap dapat menempati kawasan pesisir.

Warga juga menilai waktu pelaksanaan pengosongan yang berdekatan dengan bulan Ramadan kurang mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Ende, Mikhael Badeoda, menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan Bupati Ende. Pemerintah daerah, kata dia, memilih jalur dialog untuk menyelesaikan persoalan.

“Bupati berkomitmen menunda eksekusi dan akan bertemu langsung dengan warga setelah Idulfitri,” ujarnya.

Penundaan ini diambil untuk menjaga kondusivitas daerah serta menghindari potensi gesekan di lapangan. Pemerintah menegaskan penataan kawasan tetap menjadi perhatian, namun penyelesaiannya akan ditempuh melalui dialog.

Dengan keputusan tersebut, warga Ndao dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang sambil menunggu pembahasan lanjutan pasca-Lebaran.