Bupati Nagekeo Resmi Buka Musrenbangcam 2027 di SD Inpres Maunori

RRI.CO.ID, Nagekeo - Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2027 tingkat Kecamatan Keo Tengah di Aula SD Inpres Manuori, Senin, 23 Februari 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah, DPRD, unsur TNI-Polri, tokoh masyarakat, serta para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Keo Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati Simplisius menegaskan bahwa Musrenbangcam menjadi wadah pemersatu antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa forum ini bukan sekadar daftar usulan kegiatan, melainkan proses verifikasi, klasifikasi, dan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan kabupaten.

Bupati menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengakui sejumlah tantangan pembangunan di Kabupaten Nagekeo, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya daya saing ekonomi, pelayanan publik yang belum optimal, serta persoalan kemiskinan dan stunting. Untuk menjawab tantangan tersebut, tema RKPD Tahun 2027 ditetapkan: “Penguatan Ekonomi Bernilai Tambah dan Berkelanjutan, SDM Berkarakter dan Tata Kelola Inklusif untuk Nagekeo Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing.”

Bupati berharap Musrenbang Kecamatan Keo Tengah dapat menghasilkan program yang konstruktif, realistis, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan gagasan secara jernih, serta mengedepankan kepentingan bersama dengan semangat kebersamaan.

Kegiatan Musrenbangcam ini diakhiri dengan diskusi dan penyampaian usulan dari berbagai pihak. Forum tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.