RRI.CO.ID, Manggarai Barat - Di tengah perdebatan mengenai pembatasan kuota kunjungan ke Taman Nasional Komodo, Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Hendrikus Rani Siga, menyampaikan pesan reflektif terkait pentingnya menjaga kelestarian kawasan konservasi tersebut. Menjelang masa purnatugasnya pada 1 Agustus mendatang, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memikirkan keberlanjutan lingkungan demi generasi yang akan datang.

Dalam rapat koordinasi multi stakeholder guna memperkuat aspek keselamatan dan ketahanan pariwisata Manggarai Barat yang digelar Badan Peduli Kawasan Taman Nasional Komodo dan Perairan Sekitarnya (BPTNK PS), Hengki sapaan akrabnya mengaku merasa prihatin terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Ia khawatir, tanpa langkah pengendalian yang tepat, kualitas keindahan alam Taman Nasional Komodo tidak lagi dapat dinikmati oleh anak cucu di masa depan.

“Saya terus terang merasa sedih dan khawatir keindahan alam ini hanya bisa dinikmati oleh generasi kita saja. Anak cucu kita mungkin tidak lagi menikmati kualitas dan standar keindahan yang sama jika kita abai sekarang,” ujarnya, Rabu 18 Februari 2026.

Menurut Hengki, perdebatan yang muncul sejatinya menggambarkan adanya benturan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan upaya pelestarian sumber daya alam. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan pembatasan kuota kunjungan merupakan langkah intervensi yang didasarkan pada kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Kita harus memilih, mau mementingkan ekonomi sesaat atau keselamatan usaha dalam jangka panjang. Ini persoalan yang sudah di depan mata, tetapi sering kali kita enggan menyadarinya,” katanya.

Meski kebijakan tersebut menuai kritik dari sejumlah pelaku usaha, Hengki memastikan pihaknya tetap mengedepankan aspek pelayanan dan kepastian berusaha. Ia menegaskan tidak akan ada lagi penutupan kawasan secara mendadak, terutama untuk kapal-kapal wisata yang berlayar dari Bali, Lombok, maupun Sape.

Selain itu, pengelola juga terus melakukan pembenahan sistem layanan melalui pengembangan aplikasi SIORA yang kini telah memasuki versi ke-32. Pembaruan tersebut, menurutnya, menjadi bukti komitmen pengelola dalam merespons dinamika serta masukan dari masyarakat dan pelaku usaha.

Lebih lanjut, Hengki menegaskan, berbagai persoalan teknis masih dapat didiskusikan dan dicarikan solusi bersama. Namun, ia mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kelalaian akan sulit, bahkan mustahil, untuk dipulihkan sepenuhnya.

“Masalah teknis selalu bisa kita bicarakan dan cari solusinya. Tetapi jika alam ini rusak, tidak ada diskusi yang bisa mengembalikannya seperti semula,” ucapnya.