RRI. CO. ID. Ende - Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kepala daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Menurutnya, Program JKN menjadi instrumen negara dalam memastikan perlindungan kesehatan yang adil dan merata.

“Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen,” ujar Ghufron dalam kesempatan tersebut yang digelar secara daring, Selasa 27 Januari 2026.​

Ghufron menegaskan, capaian tersebut sekaligus melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Keberhasilan itu dinilai tidak terlepas dari peran dan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan serta penganggaran kepesertaan JKN.

“Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata,” ucapnya.

Ia menjelaskan, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai salah satu indikator utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya target 3.8, dengan tujuan mencakup seluruh penduduk pada tahun 2030.

Selain meningkatkan akses layanan kesehatan, capaian UHC juga berdampak pada penguatan kesejahteraan sosial. Berdasarkan penelitian LPEM FEB UI tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat kesakitan yang lebih rendah serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.

“Saat ini, rata-rata kunjungan peserta Program JKN ke fasilitas kesehatan telah mencapai dua juta kunjungan per hari. Ini menunjukkan akses layanan kesehatan semakin terbuka,” ucap Ghufron.

Untuk menjaga kualitas layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan serta memperluas pemanfaatan teknologi digital, di antaranya melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA, Care Center 165, antrean online, dan fitur i-Care JKN.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Program ini memastikan negara hadir dalam menjamin hak kesehatan seluruh masyarakat.

“Program JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin hanya karena sakit, sekaligus menjadi ikhtiar negara agar seluruh rakyat dapat mengakses layanan kesehatan,” kata Muhaimin.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan Program JKN mencapai 99 persen penduduk pada tahun 2029, serta menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan dan peningkatan kualitas layanan.

“Tidak boleh ada pemerintah daerah yang jumlah peserta JKN-nya justru menurun. Perluasan cakupan harus diikuti peningkatan kualitas layanan kesehatan,” ucapnya tegas.

Penghargaan UHC Awards Tahun 2026 diberikan dalam kategori Utama, Madya, dan Pratama, dan diharapkan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mempercepat pencapaian cakupan kesehatan semesta di