RRI.CO.ID, Lembata - Pemerintah Kabupaten Lembata resmi menetapkan kebijakan zonasi penanaman pohon Malapari sebagai bagian dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor industri hijau. Namun, kebijakan yang membagi wilayah pulau menjadi dua klaster bibit ini menuai kritik karena dianggap mengabaikan potensi ekonomi riil yang sudah tersedia di alam.

Dalam kebijakan tersebut, wilayah barat Lembata diarahkan untuk penanaman bibit Malapari hasil introduksi dari Australia. Sementara itu, wilayah timur difokuskan bagi pengembangan bibit lokal asli daerah tersebut.

Perwakilan PT Lembata Hira Sejahtera (BATARA), Alexander Tifaona, menilai pemerintah daerah terlalu fokus pada proyeksi jangka panjang tanpa mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada. Ia menyoroti bahwa bibit asal Australia membutuhkan waktu sedikitnya empat hingga lima tahun untuk mencapai fase produksi optimal.

"Kalau orientasinya mengejar PAD, maka seharusnya potensi yang sudah ada hari ini juga dimanfaatkan," ujar Alex dalam siaran persnya yang diterima RRI, Selasa, 27 Januari 2026.

Menurut Alex, Kabupaten Lembata saat ini telah memiliki modal alam yang sangat signifikan berupa 1.000 pohon Malapari produktif yang tersebar di wilayah pesisir dan perbukitan. Pohon-pohon berusia lebih dari 60 tahun tersebut diperkirakan mampu menghasilkan 20 hingga 25 ton buah matang per tahun.

Pemanfaatan buah dari pohon alami ini dinilai mampu menciptakan siklus ekonomi yang lebih cepat bagi masyarakat. Selain dapat diolah menjadi minyak Malapari bernilai tinggi, buah-buah tersebut bisa menjadi sumber benih lokal bersertifikat untuk mendukung "Program Penanaman 1 Juta Pohon Malapari" yang dicanangkan pemerintah.

Terkait kekhawatiran mengenai riset bibit unggul, Alex menjelaskan bahwa kebutuhan penelitian sebenarnya tidak akan terganggu oleh pemanfaatan ekonomi skala besar.

"Untuk keperluan penelitian dan pemuliaan tanaman, kebutuhan buah hanya sekitar 100 kilogram per tahun, atau kurang dari 0,5 persen dari total produksi alam. Artinya, riset tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan peluang ekonomi dari pemanfaatan buah alam," ujarnya dengan tegas.

Alex menilai, tanpa strategi pemanfaatan sumber daya yang sudah tersedia, Lembata berisikokehilangan momentum untuk membangun fondasi ekonomi hijau berbasis komoditas lokal. Padahal, pengelolaan Malapari alam secara terencana bisa menjadi langkah awal yang realistisuntuk mendorong pertumbuhan PAD, sambil menunggu kebun-kebun baru termasuk bibitunggul hasil riset mencapai usia produktif dalam empat sampai lima tahun ke depan.

“Yang jelas, masuknya bibit dari Australia berpotensi mengganggu riset bibit unggul MalapariLembata, karena genetika dari luar dapat mempengaruhi kemurnian genetika asli Lembata,” ucapnya.