RRI.CO.ID, Manggarai Barat - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah strategis meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Pembentukan satgas kolaboratif ini dideklarasikan dalam rapat di Ruang Rapat Bupati Manggarai Barat, Senin, 26 Januari 2026 pagi.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes., unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta instansi vertikal terkait. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Yulianus Weng menekankan pentingnya kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat.

Menurutnya, pembentukan satgas ini merupakan inovasi dan intervensi strategis untuk membangun sistem pemungutan pajak dan retribusi yang lebih efektif melalui kolaborasi lintas sektor. “Pemerintah daerah harus bertumbuh sendiri. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan rancangan Keputusan Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Yohanes Kardianto, dipercaya sebagai Ketua Satgas. Ia didampingi Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang sebagai Wakil Ketua I, Dandim 1630 Manggarai Barat Letkol Inf Budiman Manurung sebagai Wakil Ketua II, dan Danlanal Labuan Bajo Letkol Laut (P) Ardian Widjanarko Djajasaputra sebagai Wakil Ketua III.

Sementara Sekretaris Daerah Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, ditunjuk sebagai sekretaris dengan melibatkan pimpinan instansi vertikal dan OPD sebagai anggota. Menanggapi kepercayaan tersebut, Kajari Manggarai Barat Yohanes Kardianto menyampaikan apresiasi dan kesiapan penuh untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa sebagai pejabat vertikal, pihaknya siap mendukung upaya peningkatan PAD di tengah kebijakan anggaran pusat yang semakin selektif. “Tidak ada superman dalam satgas ini, yang ada adalah supertim,” ujarnya.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh jajaran TNI-Polri dan pimpinan instansi vertikal lainnya. Satgas ini akan bersifat inklusif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari KP2KP, Imigrasi, BPN, kelurahan, hingga pemangku kepentingan sektor pariwisata KSPN Labuan Bajo.

Sementara Sekda Manggarai Barat menyatakan kesiapan perangkat daerah untuk menyajikan data objek pungutan secara transparan sebagai dasar kerja Satgas dalam menyusun strategi optimalisasi PAD yang tepat sasaran.