KBRN, Lembata: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menegaskan pentingnya peran koperasi dalam memperkuat kemandirian pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lembata pada awal April 2025.

Dalam pertemuan bersama masyarakat dan pelaku koperasi, Ahmad Yohan menekankan bahwa koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi rakyat sekaligus penopang program strategis nasional di sektor pangan. Ia mengajak masyarakat Lembata untuk berkontribusi dalam program swasembada pangan, khususnya pada komoditas unggulan seperti jagung dan padi.

“Saya punya aspirasi untuk mendorong 15.000 hektar lahan jagung dan 20.000 hektar padi. Bibit dan pupuk subsidi akan kami siapkan. Sesuai perintah Presiden, hasil panen akan dibeli oleh Bulog. Jagung Rp5.500/kg, Gabah Kering Rp6.500/kg,” ujarnya dalam rilis, Rabu, (16/4/2025).

Ahmad Yohan juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa. Menurutnya, koperasi di Lembata seperti koperasi Tehu Tedaq Tuamado berpotensi menjadi percontohan nasional jika dikelola dengan baik.

“Kalau koperasi ini diinisiasi oleh desa, maka akan lebih aman, karena tujuannya melindungi warganya. Apalagi jika koperasi mampu mengelola potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan desa,” ujarnya.

Dirinya juga menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang digencarkan pemerintah pusat. Sebanyak Rp 9 triliun telah dialokasikan untuk mendukung program tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Kita harapkan masyarakat bisa menyerap anggaran MBG ini dengan menyuplai bahan pangan dari desa sendiri. Jangan sampai beras, ayam, telur, dan buah kita beli dari Jawa. Ini peluang ekonomi yang harus dimanfaatkan koperasi,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat desa dan pengurus koperasi untuk menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendukung penguatan ekonomi desa melalui koperasi, BUMDes, serta program One Village One Product. Ahmad Yohan juga menyatakan kesiapannya memberikan dukungan politis untuk pembangunan di Kabupaten Lembata, termasuk mendorong alokasi dana dari pemerintah pusat untuk memperkuat sektor koperasi, pertanian, peternakan, dan potensi maritim desa.

“Dukungan pusat harus disambut oleh daerah dengan kerja nyata. Kami di DPR RI ditugaskan untuk memastikan agar NTT ikut mendukung program ketahanan pangan, minimal untuk kawasan Indonesia Timur,” katanya.