Presiden Prabowo Pimpin Rapat, Perintahkan Percepatan Pemulihan Gempa Flores

RRI.CO.ID, Nagekeo – Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung rapat penanganan gempa bumi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Rabu 26 Agustus 2026.

Rapat membahas langkah percepatan penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak gempa di Pulau Flores. Pertemuan dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Wakil Panglima TNI, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan dalam rapat, bencana gempa menyebabkan 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang luka-luka, 179.037 orang mengungsi, serta 81.436 rumah mengalami kerusakan.

Presiden Prabowo menegaskan penanganan darurat dan proses pemulihan harus berjalan secara bersamaan agar masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.

“Pemulihan harus berjalan seiring dengan penanganan bencana,” ujar Presiden Prabowo.

Pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat, termasuk logistik, layanan kesehatan, energi, dan air bersih.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah juga mempercepat pemulihan akses jalan dan jembatan yang terdampak bencana. Penguatan sistem peringatan dini tsunami turut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana lanjutan.

Untuk memperkuat penanganan dan mempercepat pemulihan, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar. Bantuan tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar bagi delapan kabupaten terdampak.

Usai memimpin rapat, Presiden Prabowo mengunjungi posko pengungsian di Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo. Presiden menyapa warga sekaligus mendengarkan secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat yang masih bertahan di pengungsian.

Pemerintah memastikan dukungan terhadap masyarakat terdampak terus dilakukan hingga proses pemulihan selesai, sehingga wilayah terdampak dapat kembali pulih dan masyarakat beraktivitas secara aman.