BNPB Siapkan Bantuan Perbaikan Rumah Warga Terdampak Gempa Flores

RRI.CO.ID, Ende - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan dukungan bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026. Bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah dan diberikan setelah proses pendataan serta verifikasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., mengatakan pemerintah menyiapkan bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak. Untuk rumah dengan kategori rusak ringan, bantuan yang disiapkan sebesar Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang mendapat dukungan Rp30 juta. Sementara bagi rumah yang masuk kategori rusak berat, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap).

Bagi warga dengan rumah rusak berat, pemerintah juga menyiapkan tempat tinggal sementara sambil menunggu pembangunan huntap terealisasi. Warga dapat memilih salah satu dari dua skema, yakni menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu untuk menyewa rumah atau menempati hunian sementara (huntara). Skema tersebut diharapkan memastikan warga tetap memiliki tempat tinggal yang layak selama proses pemulihan berlangsung.

Namun, seluruh bantuan baru dapat direalisasikan setelah pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan rumah selesai dilakukan. Kepala BNPB mendorong pemerintah daerah, BPBD, organisasi perangkat daerah (OPD), dan seluruh unsur terkait memperkuat koordinasi agar data yang dihasilkan akurat, tidak terjadi data ganda, serta sesuai dengan kategori kerusakan masing-masing rumah.

Untuk mempercepat penanganan, setiap kabupaten/kota terdampak juga diminta segera membentuk satuan tugas (satgas) percepatan penanganan darurat. BNPB bersama pemerintah daerah akan terus memantau dan mengevaluasi penanganan pascagempa, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan tempat tinggal bagi warga terdampak.

Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar proses pendataan, penyaluran bantuan, hingga pembangunan hunian tetap dapat berjalan cepat, terpadu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.