RRO.CO.ID, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerapkan kebijakan efisiensi biaya pengobatan sekaligus merombak sistem akreditasi rumah sakit menjadi berbasis hasil klinis (clinical outcome). Langkah tersebut bertujuan menekan inflasi biaya kesehatan serta meningkatkan keselamatan pasien di Indonesia.

Kebijakan itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat Seminar Nasional XIII dan Healthcare Expo XI yang diselenggarakan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) di Jakarta, Jumat (24/7/2026). Menurut Menkes, efisiensi dilakukan melalui pemusatan pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) berbasis data SatuSehat.

"Langkah efisiensi ini akan kami buka juga untuk seluruh RSUD dan rumah sakit swasta agar harga obat dan alat kesehatan di seluruh Indonesia bisa jauh lebih murah," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Selain efisiensi biaya, Kemenkes mengubah sistem akreditasi rumah sakit yang sebelumnya berbasis evaluasi administrasi menjadi penilaian berdasarkan angka kesembuhan dan keselamatan pasien secara real-time. Rumah sakit dengan tingkat kegagalan tindakan medis yang tinggi dapat mengalami penurunan status akreditasi.

"Mutu rumah sakit tidak bisa hanya di atas kertas. Kita akan ukur dari hasil tindakan medisnya. Jika ada rumah sakit yang tingkat kegagalan operasinya tinggi, status akreditasinya bisa langsung kita turunkan di tengah jalan," ujarnya.

Pemerintah juga memastikan percepatan pencairan klaim BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun pada Agustus 2026 guna menjaga stabilitas keuangan rumah sakit. Hingga kini, sebanyak 1.699 rumah sakit swasta telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sementara lebih dari 1.500 rumah sakit swasta telah menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME).

Melalui pengendalian biaya, transparansi mutu layanan, serta penguatan kolaborasi dengan rumah sakit swasta, Kemenkes menargetkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan berstandar dunia di dalam negeri tanpa perlu berobat ke luar negeri.