RRI.CO.ID, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum. Pertemuan berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin 13 Juli 2026, sebagai bagian penguatan koordinasi sistem peradilan pidana terpadu nasional.

Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kedua pimpinan institusi membahas sejumlah langkah strategis guna meningkatkan koordinasi serta efektivitas pelayanan hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Kapolri mengatakan audiensi itu merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus upaya memperkokoh kolaborasi antaraparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Menurutnya, koordinasi yang semakin erat diharapkan mampu memperkuat kualitas penanganan perkara sejak tahap penyidikan hingga proses penuntutan.

"Kepolisian dan Kejaksaan memiliki tanggung jawab bersama menjaga keberlangsungan sistem peradilan pidana berjalan efektif serta akuntabel. Karena itu, komunikasi intensif antarlembaga dinilai menjadi kebutuhan penting menghadapi tantangan penegakan hukum yang terus berkembang." katanya.

Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut ialah rencana meningkatkan program pertukaran pendidikan bagi jaksa dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Program itu diharapkan memperluas pemahaman mengenai tugas masing-masing sehingga koordinasi penanganan perkara berlangsung semakin cepat serta lebih efektif.

Kapolri menjelaskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu fondasi penting memperkuat kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat luas. "Melalui pembelajaran bersama, setiap aparat diharapkan memiliki pemahaman yang selaras terhadap mekanisme penanganan perkara sesuai ketentuan berlaku." ujarnya.

Menurut Kapolri, kolaborasi yang semakin kuat akan mendukung terciptanya kepastian hukum sekaligus menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen institusi memberikan pelayanan hukum yang profesional, transparan, serta berorientasi kepentingan publik.

Dalam kesempatan itu, Kapolri menegaskan hubungan antara Kepolisian dan Kejaksaan tetap berjalan baik tanpa adanya persoalan kelembagaan yang mengganggu. Kedua institusi justru bersepakat memperkuat komunikasi berjenjang hingga tingkat provinsi maupun kabupaten agar koordinasi semakin efektif.

Kesepakatan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui jajaran masing-masing institusi untuk memastikan implementasi berlangsung secara konsisten di seluruh daerah Indonesia. Langkah itu diharapkan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan teknis yang berpotensi muncul selama proses penegakan hukum berlangsung.

Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menilai sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian bukanlah gagasan baru dalam praktik kelembagaan nasional. Menurutnya, hubungan kerja sama tersebut telah terbangun sejak lama dan terus berkembang mengikuti kebutuhan penegakan hukum.

Ia menyebut komunikasi antarpimpinan lembaga berlangsung baik sehingga berbagai persoalan strategis dapat dibahas secara terbuka demi kepentingan masyarakat luas. Pertemuan kali ini menjadi kesempatan memperbarui komitmen bersama menghadapi dinamika penegakan hukum yang semakin kompleks dan beragam.

Jaksa Agung menegaskan kualitas penyidikan memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan proses penuntutan yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan di pengadilan. Penyidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan berkualitas sehingga mendukung lahirnya putusan pengadilan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Karena itu, sinergi antara penyidik Kepolisian dan jaksa dipandang sebagai kebutuhan mendasar dalam membangun sistem peradilan pidana yang efektif. Kerja sama tersebut juga diharapkan mampu meminimalkan hambatan administrasi maupun perbedaan persepsi selama proses penanganan perkara berlangsung.

Burhanuddin menilai kedua institusi mempunyai tujuan yang sama, yakni menghadirkan rasa aman serta keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kesamaan tujuan tersebut menjadi dasar penting memperkuat koordinasi dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas penegakan hukum nasional.

Ia menambahkan Kepolisian dan Kejaksaan merupakan bagian yang saling melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan amanat konstitusi negara. Setiap keberhasilan penanganan perkara memerlukan dukungan serta koordinasi yang baik dari seluruh unsur aparat penegak hukum.

Penguatan hubungan kelembagaan tersebut juga diarahkan mendukung berbagai agenda pemerintah dalam menciptakan tata kelola penegakan hukum yang semakin profesional. Komitmen bersama diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum di berbagai daerah Indonesia.

Selain meningkatkan koordinasi, kedua institusi sepakat memperluas ruang kolaborasi melalui pengembangan kompetensi aparatur secara berkesinambungan dan terarah. Langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum sekaligus memperkuat integritas aparat dalam menjalankan tugas negara.

Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga sebagai fondasi utama membangun sistem peradilan pidana yang semakin kokoh. Sinergi berkelanjutan diharapkan menghadirkan penegakan hukum yang efektif, profesional, transparan, serta memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat