Prabowo Sebut APBN 2027 Jadi Alat Lindungi Rakyat di Tengah Ketidakpastian Global

RRI.CO.ID, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 akan difokuskan sebagai instrumen perlindungan rakyat dan penguatan ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa 20 Mei 2026.

Pidato tersebut disampaikan dalam agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027. Presiden hadir didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan disambut Ketua DPR RI Puan Maharani bersama jajaran pimpinan DPR RI.

Sebelum rapat dimulai, Presiden dan para pimpinan lembaga negara mengikuti rangkaian pembukaan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketua DPR RI kemudian membuka sidang paripurna sebelum Presiden menyampaikan pidato di hadapan anggota dewan dan tamu undangan.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. Menurutnya, APBN merupakan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Kepala Negara mengatakan penyusunan RAPBN 2027 dilakukan dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, kata Presiden, ingin memastikan setiap warga negara mendapatkan manfaat pembangunan secara merata.

Presiden Prabowo juga menyoroti kondisi global yang saat ini dipenuhi ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia. Menurutnya, dinamika internasional tersebut turut memengaruhi situasi ekonomi dalam negeri sehingga pemerintah harus menjaga stabilitas nasional dengan kebijakan fiskal yang terukur.

Ia menyebut pemerintah tetap optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Karena itu, Presiden merasa perlu hadir langsung di hadapan DPR RI untuk menyampaikan arah pengelolaan ekonomi dan keuangan negara.

Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga menegaskan komitmen terhadap kesinambungan pembangunan nasional. Fokus kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan pada sektor strategis seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri para pimpinan lembaga negara, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, ketua umum partai politik, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan. Momentum pidato berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi latar penyampaian arah kebijakan ekonomi pemerintah menuju 2027.