Komisi IV DPR RI Serap Aspirasi soal Kuota TN Komodo, Pemerintah Janji Kaji Ulang

RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 23–25 April 2026. Salah satu agenda utama adalah pertemuan bersama asosiasi dan pelaku pariwisata untuk membahas dinamika penerapan kuota kunjungan di Taman Nasional Komodo, yang berlangsung pada Jumat 24 April 2026 di Taman Laut, Labuan Bajo.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan asosiasi pariwisata menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait kebijakan pembatasan 1.000 wisatawan per hari. Mewakili asosiasi, Ervis Budisetiawan menilai kebijakan tersebut berpotensi mempersempit rantai ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata.

“Bagi kami di Flores, pariwisata adalah harapan baru. Pembatasan ini dikhawatirkan mengurangi peluang kerja dan meningkatkan tekanan ekonomi masyarakat,” ujarnya di hadapan Komisi IV.

Dirinya juga mempertanyakan dasar ekologis yang digunakan pemerintah dalam menetapkan kuota tersebut. Menurutnya, perlu ada transparansi terkait studi lingkungan yang dilakukan, termasuk frekuensi kajian, metode yang digunakan, serta perbandingan hasil studi dari tahun ke tahun.

Selain itu, pelaku wisata juga menyoroti pengawasan terhadap aktivitas kapal wisata di kawasan TN Komodo. Mereka meminta kejelasan terkait standar operasional yang dinilai ramah lingkungan, serta data kapal yang dinyatakan memenuhi kriteria tersebut.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPC Gahawisri Labuan Bajo, Budi Widjaja, menyampaikan bahwa prinsip keberlanjutan pariwisata harus memperhatikan tiga aspek utama, yakni ekologi, sosial, dan ekonomi. Ia menilai kebijakan kuota saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan ketiga aspek tersebut.

“Kami mendukung konservasi, tetapi kebijakan juga harus adil secara ekonomi. Jangan sampai konservasi dijadikan alasan tanpa adanya skema yang jelas,” katanya.

Budi juga menyoroti minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, serta perlunya transparansi dalam sistem digital pemesanan tiket (SIORA). Ia menilai distribusi kuota belum merata, bahkan menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku usaha.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyatakan pihaknya hadir untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebijakan pembatasan perlu dikaji kembali agar tidak merugikan pelaku usaha, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan.

“Spirit pembatasan ini sudah benar untuk jangka panjang, tetapi jangan sampai diterapkan secara drastis. Perlu penyesuaian bertahap agar tidak mengganggu ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Titiek juga menyoroti pentingnya memberikan solusi bagi wisatawan yang tidak mendapatkan kuota kunjungan, termasuk pengembangan destinasi alternatif berbasis komodo di wilayah lain di NTT.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki, menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap evaluasi kebijakan kuota. Ia menegaskan bahwa pembatasan tetap diperlukan guna menjaga keseimbangan antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi.

“Prinsipnya, pembatasan diperlukan, tetapi akan terus dikaji dan disempurnakan sesuai kondisi di lapangan dengan melibatkan para pemangku kepentingan,” katanya.

Ia memaparkan, jumlah kunjungan ke TNK mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari 170 ribu wisatawan pada 2022 menjadi 429 ribu pada 2025. Lonjakan ini dinilai tidak merata dan terpusat di destinasi tertentu seperti Pulau Padar, sehingga menimbulkan kepadatan berlebih.

Pemerintah juga berencana melakukan perbaikan sarana dan prasarana di sejumlah titik, termasuk pengaturan arus kunjungan dan pembangunan dermaga, guna meningkatkan daya tampung kawasan. Selain itu, pengaturan waktu kunjungan di lokasi penyelaman juga akan diterapkan untuk menjaga ekosistem bawah laut.

Ke depan, pemerintah juga turut mendorong pengembangan destinasi alternatif berbasis komodo di luar kawasan TN Komodo, seperti di wilayah daratan Flores. Langkah ini diharapkan dapat mendistribusikan wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Komisi IV DPR RI menegaskan akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut sebagai bahan evaluasi kebijakan ke depan.