RRI.CO.ID, Jakarta - Rapat Kerja Teknis Humas Polri Tahun Anggaran 2026 digelar di Jakarta, Selasa 14 April 2026 sebagai forum strategis penguatan komunikasi publik. Kegiatan ini diikuti jajaran Humas Polri dari tingkat Mabes hingga kewilayahan secara luring dan daring serentak.

Rakernis tahun ini mengusung tema optimalisasi komunikasi publik dan manajemen media dalam mendukung program kerja Polri. Tema tersebut menekankan kesiapan Humas Polri dalam menyukseskan agenda pemerintah melalui pendekatan komunikasi yang adaptif dan profesional.

Berbagai agenda dilaksanakan dalam kegiatan ini, mulai dari pembekalan materi hingga diskusi panel bersama narasumber. Pembahasan difokuskan pada isu strategis komunikasi publik di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital.

Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, menegaskan pentingnya peran humas dalam menjaga stabilitas informasi publik. Ia menekankan kecepatan penyampaian informasi harus diimbangi dengan akurasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat luas.

Menurutnya, Humas Polri menjadi ujung tombak komunikasi publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun citra institusi. "Tantangan ke depan dinilai semakin kompleks seiring perkembangan teknologi serta meningkatnya potensi disinformasi di ruang digital." ujar Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir.

Rakernis ini juga menjadi momentum evaluasi kinerja serta penyamaan persepsi dalam merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif. Pendekatan berbasis data dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan kapasitas personel humas menjadi fokus utama dalam menghadapi perubahan lanskap media yang semakin dinamis. Pengelolaan media konvensional dan digital harus dilakukan secara seimbang guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi kuat antar jajaran Humas Polri dalam mengelola komunikasi publik. Optimalisasi manajemen media diharapkan mampu memperkuat transparansi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.