RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan, berdasarkan evaluasi tahun 2025, kalangan buruh mendominasi komposisi peserta BP Tapera. Hal itu diungkapkan saat menghadiri Rapat Komite terkait pelaksanaan program dan kegiatan BP Tapera Tahun 2026 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 26 Februari 2026.

“Alhamdulillah, berdasarkan capaian tahun 2025, segmen peserta terbesar berasal dari kalangan buruh,” ujar Yassierli. Meski demikian, ia menilai masih banyak pekerja yang belum mengoptimalkan kepesertaan mereka dalam program tersebut" Katanya.

Menurutnya, keterlibatan buruh yang tinggi menunjukkan kebutuhan hunian yang layak masih menjadi prioritas kalangan pekerja. Karena itu, pemerintah ingin memastikan program Tapera benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Yassierli menegaskan, Kementerian Ketenagakerjaan siap membantu BP Tapera memetakan kebutuhan program secara lebih komprehensif. Pemetaan itu mencakup besaran kebutuhan, penyusunan grand design, penentuan lokasi, hingga preferensi hunian para pekerja.

Ia menambahkan, pada tahun sebelumnya Kemnaker telah mendukung sosialisasi BP Tapera di 10 titik. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pekerja mengenai mekanisme, manfaat, serta skema pembiayaan yang tersedia.

Dalam rapat komite tersebut, pemerintah juga membahas langkah strategis pelaksanaan program 2026. Fokusnya antara lain memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan memperluas akses pembiayaan agar semakin inklusif.

Yassierli menilai masih terdapat potensi besar yang dapat dioptimalkan BP Tapera. Oleh karena itu, Kemnaker mendorong perluasan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan pemangku kepentingan sektor perumahan.

Dengan strategi yang lebih terarah dan kolaboratif, pemerintah berharap harapan buruh untuk memiliki rumah layak dapat terwujud melalui skema Tapera. Optimalisasi kepesertaan dinilai menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh pekerja di seluruh Indonesia.