RRI.CO.ID,Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital menyoroti sejumlah poin strategis yang perlu menjadi perhatian wartawan lokal dalam menghadapi tantangan jurnalisme di era disrupsi digital. Penegasan tersebut disampaikan menjelang puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dipusatkan di Provinsi Banten.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya menjaga integritas jurnalistik di tengah persaingan kecepatan informasi, khususnya dengan maraknya praktik citizen journalism. Wartawan lokal didorong tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dan verifikasi, meskipun berada dalam tekanan untuk menyajikan berita secara cepat.

Kementerian Komunikasi dan Digital menilai kecepatan tanpa akurasi berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap media. Oleh karena itu, jurnalis lokal diharapkan tetap memegang prinsip cover both sides sebagai fondasi utama profesionalisme pers.

Selain integritas, Kekomdigi juga menaruh perhatian pada penguatan digitalisasi media lokal. Pemerintah mendorong peningkatan infrastruktur dan kapasitas digital agar media daerah memiliki daya tawar ekonomi yang lebih baik dan tidak sepenuhnya bergantung pada platform global. Penguatan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan media lokal di tengah perubahan pola konsumsi informasi.

Dalam aspek perlindungan generasi muda, Kekomdigi meminta peran aktif wartawan lokal dalam mengawal kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah umur yang akan mulai diberlakukan pada Maret 2026. Pers diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan edukasi publik terkait keamanan dan kesehatan ruang digital bagi anak.

Kekomdigi juga meyakini bahwa pers lokal yang sehat akan berkontribusi langsung pada terwujudnya ekonomi yang berdaulat. Dengan memberikan ruang pemberitaan bagi pelaku usaha lokal, serta mengkritisi kebijakan publik secara konstruktif, wartawan daerah dinilai memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pariwisata dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Menutup arah kebijakan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa penguatan wartawan lokal merupakan investasi jangka panjang bagi demokrasi dan pembangunan daerah. “Pers yang kuat di daerah akan menjadi penyangga utama ekonomi dan demokrasi yang sehat,”