Pemkab Lembata Dukung Perluasan Pelayanan Kusta

RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata menyatakan dukungan terhadap perluasan pelayanan kesehatan dan sosial bagi masyarakat yang mengalami penyakit kusta. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan Yayasan Sosial Ibu Anfrida dalam penanganan kusta secara berkelanjutan.

Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq mengatakan pemerintah daerah siap bersinergi dengan yayasan dalam menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Sinergi akan melibatkan perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemerintah desa dan kelurahan sesuai tugas masing-masing.

“Ini sebuah misi pelayanan yang sangat penting bagi masyarakat Lembata. Tentunya sebagai pemerintah daerah, kami akan bekerjasama dan mendukung sepenuhnya semua aktivitas dan program kegiatan yayasan yang bermanfaat bagi masyarakat Lembata,” kata Bupati Kanisius.

Dukungan pemerintah daerah diberikan sesuai kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dalam pelaksanaan program penanganan kusta. Kerja sama juga menjadi ruang koordinasi untuk memperluas pelayanan hingga masyarakat yang membutuhkan pendampingan di tingkat desa.

Program bersama mencakup penjaringan kasus aktif, fasilitasi pengobatan, pendampingan minum obat, perawatan luka, serta rehabilitasi. Pemerintah dan yayasan juga memberikan perhatian terhadap dukungan psikososial dan penghapusan stigma terhadap penderita kusta serta OYPMK.

Kesepakatan Bersama tersebut berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Pelaksanaan teknis program selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Pembiayaan kegiatan dilaksanakan secara proporsional berdasarkan kewenangan serta sumber pendanaan yang sah dari masing-masing pihak. Pengaturan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pelaksanaan kerja sama agar program dapat berjalan sesuai ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Lembata menargetkan kolaborasi tersebut membantu mempercepat penanganan kusta menuju eliminasi pada 2030. Selain aspek medis, pemerintah juga mendukung upaya membangun kesetaraan, inklusi sosial, dan kemandirian ekonomi kelompok rentan.