RRI.CO.ID, Ende – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende mulai mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk memperkuat tata kelola arsip pemerintahan berbasis digital. Penerapan sistem tersebut dilakukan bersamaan dengan peluncuran platform ELIA sebagai bagian dari transformasi digital layanan publik di Kabupaten Ende.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Lambertus Siga Sare, mengatakan implementasi SRIKANDI merupakan tindak lanjut dari regulasi pemerintah yang mengharuskan seluruh instansi menerapkan sistem kearsipan elektronik. Menurutnya, digitalisasi arsip menjadi langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

"Kabupaten Ende sebenarnya sudah harus menerapkan SRIKANDI sejak 2024. Karena itu, sekarang kami mulai mengimplementasikannya bersamaan dengan inovasi ELIA agar pelayanan kearsipan semakin modern," ujar Lambertus Siga Sare dalam wawancara bersama RRI Ende, dalam acara Florata Pagi, Jumat, 7 Agustus 2026.

Ia menjelaskan penerapan SRIKANDI tidak hanya mengubah sistem pengelolaan arsip, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja aparatur sipil negara. Untuk mendukung proses tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara rutin mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan bimbingan teknis mengenai transformasi digital.

Dalam penerapannya, keamanan data menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende untuk pengelolaan infrastruktur teknologi, pencadangan data, serta perlindungan terhadap dokumen digital yang dikelola melalui sistem tersebut.

Lambertus menegaskan tidak semua arsip dipublikasikan kepada masyarakat. Arsip yang bersifat vital tetap disimpan sesuai ketentuan kearsipan, sedangkan masyarakat hanya dapat mengakses katalog atau arsip yang memang telah ditetapkan untuk layanan publik.

Melalui implementasi SRIKANDI, Pemerintah Kabupaten Ende berharap tata kelola arsip semakin tertib, aman, dan mudah diakses oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Transformasi digital tersebut juga diharapkan menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern dan profesional.