Wamenkomdigi Minta Platform Verifikasi Usia Pengguna

RRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria meminta seluruh platform digital menerapkan sistem verifikasi usia pengguna sebagai bentuk tanggung jawab melindungi anak-anak di ruang digital. Menurutnya, platform tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengisian tanggal lahir secara mandiri oleh pengguna.

Pernyataan tersebut disampaikan Nezar Patria saat menerima audiensi Global Head and Vice President of Government Affairs and Public Policy YouTube, Leslie Miller, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Januari 2026. Ia menegaskan perlunya penggunaan teknologi cerdas untuk mengenali usia pengguna secara lebih akurat.

Nezar menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Regulasi ini mewajibkan platform digital bertanggung jawab melakukan verifikasi usia dan membatasi akses terhadap konten yang tidak layak bagi anak.

Menurut Nezar, dengan adanya sistem identifikasi usia yang lebih presisi, pengguna di bawah umur dapat terlindungi dari paparan konten dewasa maupun konten negatif lainnya. Pembatasan akses dinilai sebagai langkah preventif untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Dalam kesempatan tersebut, Nezar juga mengapresiasi langkah YouTube yang telah menyediakan berbagai fitur pengawasan orang tua, termasuk pengaturan akses akun anak serta penguatan algoritma untuk meminimalkan kemunculan konten yang tidak sesuai usia. Ia berharap inisiatif tersebut dapat menjadi contoh bagi platform digital lainnya.

Sementara itu, Leslie Miller menyampaikan bahwa YouTube telah mengembangkan fitur yang memungkinkan orang tua mengatur akses anak meskipun menggunakan satu perangkat yang sama. Fitur tersebut dirancang untuk memudahkan pemantauan aktivitas anak di ruang digital.

Pemerintah menegaskan perlindungan anak di ruang digital tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga kewajiban penyelenggara platform digital dalam merancang sistem yang aman dan berorientasi pada kepentingan anak.