RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah menyiapkan sistem digital terpadu untuk memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi benar-benar diterima warga miskin yang berhak. Sistem ini juga diarahkan membuka akses usaha dan pendapatan bagi kelompok rentan agar lebih mandiri secara ekonomi.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kerja sama Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Februari 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan digitalisasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada pembangunan sistem semata, tetapi harus memberi dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Ia mengatakan kolaborasi dengan BP Taskin menjadi bagian dari perhatian pemerintah pusat dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.

Menurut Meutya, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga merupakan prasyarat utama agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif. Ia menilai pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dapat meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta akuntabilitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Meutya menegaskan sentralisasi digitalisasi pemerintahan berada di Kementerian Komunikasi dan Digital, sehingga sinergi antarlembaga harus terus diperkuat. Selain penyediaan infrastruktur dan sistem, Kemkomdigi juga berperan dalam penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif.

Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menilai sektor digital memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menyebut akses terhadap teknologi digital membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di tingkat akar rumput.

Budiman menjelaskan BP Taskin mengembangkan program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau SITASKIN dengan pendekatan Berdata, Berdana, dan Berdaya. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas sosial yang memberi dampak positif bagi lingkungan dan komunitasnya. Ia mengatakan warga yang berkontribusi akan memperoleh Poin Amal Sosial yang dapat ditukar di dalam komunitas.

Budiman berharap dukungan teknologi dari Kemkomdigi dapat memperkuat pelaksanaan program tersebut sehingga lebih efektif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi penguatan sistem perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.