PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Deklarasikan Kekayaannya

KBRN, Ende: Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, mengumumkan kekayaannya yang mencapai £324 juta (sekitar Rp6,4 triliun) kepada Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC). Dalam deklarasi tersebut, tercatat koleksi pribadinya yang mencakup 217 tas desainer, 75 jam tangan mewah, serta berbagai properti dan investasi bernilai tinggi pada Jumad, (3/1/2025).

Paetongtarn, yang merupakan putri mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, resmi menjabat pada September 2024. Sebagai anggota keluarga politikus berpengaruh, pengumuman kekayaannya telah menarik perhatian publik dan media. Deklarasi ini merupakan syarat wajib bagi pejabat publik di Thailand, meskipun tidak berarti adanya indikasi pelanggaran hukum.

Menurut dokumen yang dirilis NACC seperti di kutip dari media CBSnews, aset terbesar Paetongtarn adalah investasi senilai lebih dari £250 juta, disusul deposito dan uang tunai sebesar £23 juta. Properti yang dimiliki termasuk tanah di Jepang dan rumah di London. Koleksi barang mewahnya mencakup 75 jam tangan senilai £3,8 juta, 217 tas desainer bernilai £1,8 juta, serta 23 kendaraan mewah dengan nilai total £1,6 juta.

Kekayaan ini mencerminkan status Paetongtarn sebagai bagian dari keluarga Shinawatra yang terkenal kaya raya. Ayahnya, Thaksin, memiliki kekayaan £1,7 miliar menurut Forbes, menjadikannya salah satu orang terkaya di Thailand. Paetongtarn kerap terlihat mengenakan pakaian dan aksesori desainer dalam berbagai acara politik maupun unggahan di media sosial.

Meskipun demikian, Paetongtarn bukan satu-satunya politikus di Thailand dengan gaya hidup mewah. Prawit Wongsuwon, mantan jenderal militer, sebelumnya menjadi sorotan atas koleksi 20 jam tangan mewah yang diklaimnya sebagai pinjaman dari teman yang telah meninggal. Kasus ini sempat menjadi perdebatan publik, meski akhirnya dinyatakan tidak melanggar hukum oleh NACC.

Deklarasi kekayaan Paetongtarn terjadi di tengah perubahan besar dalam lanskap politik Thailand. Partainya, Pheu Thai, membentuk koalisi kontroversial dengan partai rival demi mengalahkan partai progresif Move Forward pada pemilu 2023. Perkembangan ini mengundang reaksi beragam dari pendukung dan pengamat politik.