KBRN, Ende : Pemerintah bersama DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79. Kesepakatan ini mencatatkan penurunan BPIH sekitar Rp4 juta dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencapai Rp93.410.286,00. Penurunan ini turut berimbas pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), yang di tahun 2025 rata-rata menjadi Rp55.431.750,78, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp56.046.171,60.

Penurunan biaya ini disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya penghematan yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dalam bernegosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Pemerintah memanfaatkan optimasi setoran awal jemaah untuk menurunkan penggunaan Nilai Manfaat, yang tahun 2025 menjadi Rp33.978.508,01 per jemaah, turun dari tahun 2024 yang mencapai Rp37.364.114,40.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, menjelaskan bahwa penurunan BPIH ini merupakan hasil dari tiga langkah efisiensi yang dilakukan oleh Kemenag. Salah satunya adalah efisiensi biaya pada akomodasi, konsumsi, dan layanan Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna), dengan total penghematan mencapai Rp600 miliar. "Kami berusaha menyusun biaya haji yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah," ujar Hilman.

Kemenag juga mengandalkan negosiasi ulang dengan penyedia layanan di Arab Saudi yang memastikan anggaran lebih realistis, serta optimasi penggunaan alat yang telah dibeli pada 2024, seperti mesin pembaca dokumen travel dan alat pendataan bio visa. Hal ini mengurangi kebutuhan pengadaan ulang alat tahun ini, yang turut berkontribusi pada penurunan biaya.

Dengan kuota jemaah Indonesia sebanyak 221.000 orang, pemerintah memastikan bahwa meskipun ada penurunan biaya, kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama. Hilman menegaskan bahwa upaya efisiensi ini tetap dilakukan tanpa mengurangi pelayanan terbaik untuk para jemaah haji.