Penyaluran BBM Nelayan Diperketat, Dinas Perikanan Flotim Gunakan Rekomendasi Mi

RRI.CO.ID, Flores Timur: Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur memperketat pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu (JBT) bersubsidi bagi nelayan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan, penimbunan, hingga penyalahgunaan BBM bersubsidi di luar peruntukannya.

BBM dan es menjadi kebutuhan logistik utama bagi nelayan sebelum melaut. Namun, belum tersedianya SPBU khusus nelayan di sejumlah titik serta ketimpangan data kapal yang telah memiliki dokumen resmi masih menjadi tantangan dalam penentuan kebutuhan dan kuota BBM bersubsidi.

Selain persoalan data, Dinas Perikanan juga mencatat adanya penyusutan volume BBM dalam proses bongkar muat. Penyusutan disebut terjadi sekitar 100 liter dalam setiap bongkar muat BBM sebanyak 5.000 liter.

Kepala Dinas Perikanan Flores Timur, Adrianus B. Lamabelawa, mengatakan pengawasan diperkuat melalui mekanisme penerbitan rekomendasi penyaluran BBM yang dilakukan secara mingguan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan BBM yang disalurkan benar-benar digunakan oleh nelayan yang membutuhkan.

“Terkait dengan manajemen penyaluran BBM, Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perikanan melayani penyaluran JBT BBM bersubsidi kepada nelayan dengan rekomendasi yang sifatnya mingguan. Hal ini untuk mengendalikan jangan sampai terjadi penumpukan minyak pada tangan yang tidak bertanggung jawab, apalagi menjualnya secara ilegal,” katanya Selasa 6 Oktober 2026.

Dinas Perikanan Flores Timur juga terus mendorong nelayan melengkapi dokumen perizinan kapal sebagai bagian dari persyaratan mendapatkan akses BBM bersubsidi. Kelengkapan dokumen diperlukan agar pendataan kapal dan nelayan penerima dapat dilakukan secara lebih akurat.

Nelayan yang masih memiliki kendala dalam melengkapi dokumen perizinan kapal diminta berkoordinasi dengan penyuluh perikanan terdekat. Pemerintah daerah berharap langkah tersebut dapat memperlancar akses nelayan terhadap BBM bersubsidi sekaligus memperkuat pengawasan distribusinya.

Melalui pengawasan yang lebih ketat, Pemkab Flores Timur berupaya memastikan BBM bersubsidi tetap tersedia bagi nelayan sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Kebijakan ini sekaligus diharapkan dapat menekan potensi penyalahgunaan dan menjaga distribusi BBM agar lebih tepat sasaran.