IFTK Ledalero Dorong Publik Terlibat dalam Pembangunan

RRI.CO.ID, Ende –Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif ( IFTK ) Ledalero menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Partisipasi publik dinilai penting agar kebijakan pemerintah tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sekaligus menghormati hak asasi manusia.

Rektor IFTK Ledalero, Pater Dr. Otto Gusti Madung, mengatakan keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Menurutnya, masyarakat yang terdampak pembangunan tidak boleh hanya menerima dampak, tetapi harus memperoleh informasi yang memadai dan ruang untuk menyampaikan pendapat sebelum kebijakan dijalankan.

Pater Otto mencontohkan rencana maupun pelaksanaan pembangunan proyek geotermal di wilayah Flores yang perlu memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak. Informasi yang lengkap dan komprehensif dinilai penting karena pembangunan dapat memengaruhi ruang kehidupan masyarakat, termasuk tempat-tempat yang berkaitan dengan pelaksanaan ritual adat.

“Dalam setiap kebijakan dan proses pembangunan, masyarakat itu harus dilibatkan, tidak boleh diabaikan sehingga mereka mendapatkan informasi yang lengkap tentang apa yang terjadi,” kata Pater Otto saat diwawancarai RRI dalam program Florata Pagi, Selasa, 15 September 2026.

Ia menegaskan, transparansi dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk memastikan pembangunan tidak mengabaikan hak-hak warga. Pemerintah juga diharapkan membuka ruang dialog agar masyarakat dapat memahami kebijakan sekaligus menyampaikan aspirasi terkait dampak pembangunan.

Menurut Pater Otto, kesadaran kritis masyarakat perlu terus dibangun agar warga memahami hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan demokrasi. IFTK Ledalero turut mendorong hal tersebut melalui pembelajaran HAM, diskusi di ruang publik, penulisan di media massa, serta keterlibatan mahasiswa dalam berbagai persoalan sosial.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya membentuk mahasiswa yang memahami persoalan HAM, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan dengan tetap menempatkan kepentingan dan hak masyarakat sebagai bagian penting dalam pengambilan kebijakan.