RRI.CO.ID, Larantuka – Festival Bale Nagi (FBN) 2026 di Kabupaten Flores Timur tetap digelar meski tidak mendapat alokasi anggaran khusus dalam APBD 2026. Perhelatan yang berlangsung pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2026 itu mengandalkan kolaborasi berbagai pihak dan semangat gotong royong insan pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Heronimus Lamawuran, mengatakan penyelenggaraan festival tahun ini lahir dari komitmen bersama untuk melestarikan budaya daerah. Menurutnya, semangat kebersamaan menjadi modal utama sehingga festival tetap dapat terlaksana tanpa dukungan anggaran khusus.

"Anggaran khusus untuk Festival Bale Nagi tidak dipatokkan dalam APBD 2026. Penyelenggaraan kali ini murni karena adanya spirit insan pariwisata," Katanya kepada RRI Selasa 28 Juli 2026.

Ia menjelaskan pemerintah daerah menggandeng berbagai elemen masyarakat dalam menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan festival. Komunitas kreatif, pelaku usaha, lembaga pendidikan, hingga mitra strategis ikut berkontribusi dalam menyukseskan acara.

Menurut Heronimus, Festival Bale Nagi bukan hanya menjadi agenda pemerintah daerah, melainkan gerakan bersama masyarakat Flores Timur. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan kuatnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal.

"Festival tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat Flores Timur," ujarnya.

Selain mengusung konsep kolaboratif, Festival Bale Nagi 2026 juga dipadukan dengan pelaksanaan Job Fair yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur. Integrasi kedua agenda itu dinilai mampu mengoptimalkan sumber daya sekaligus memperluas manfaat yang diterima masyarakat.

Meski diselenggarakan tanpa anggaran khusus APBD, Festival Bale Nagi tetap menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari parade budaya, pameran UMKM, panggung musik, hingga Bale Nagi Color Run. Model penyelenggaraan tersebut diharapkan menjadi contoh bahwa keberhasilan sebuah festival budaya dapat dibangun melalui kolaborasi dan partisipasi masyarakat, bukan semata-mata bergantung pada anggaran pemerintah.